Politikus PKS Heran Harga Minyak Goreng di Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 23 Maret 2022
Politikus PKS Heran Harga Minyak Goreng di Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia

Seorang calon pembeli melihat minyak goreng di lapak pedagang di pasar Kota Gorontalo. ANTARA/HO-Tiara Eda

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Perdagangan (Mendag) telah mencabut aturan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng. Imbasnya harga minyak goreng kemasan di pasaran merangkak naik.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadian Sejahtera, Mulyanto pun bingung dengan keputusan pemerintah ini. Dalam arti pemerintah sudah lepas tangan dengan permasalahan minyak goreng di dalam negeri.

Baca Juga

Satgas Pangan Polri Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

"Alih-alih ikut mengatur harga migor agar terkendali, pemerintah malah menyerahkan masalah ini pada mekanisme pasar. Ini sama saja pemerintah lepas tangan terhadap urusan masyarakat," ucap Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (23/3).

Akibat kebijakan tersebut, harga-harga minyak goreng melonjak. Bila ditetapkan HET, harga minyak goreng berkisar Rp 14.000 per liter. Kini harganya bisa di atas Rp 20 ribu per liter.

Mulyanto pun heran dengan jadi mahalnya harga minyak goreng di Indonesia itu dibandingkan dengan negara Malaysia. Padahal, Indonesia merupakan negara penyumbang minyak sawit mentah atau ekspor crude palm oil (CPO) terbesar di dunia.

Baca Juga

Pemprov DKI Bakal Gelar Pasar Murah, Minyak Goreng Dijual Per Liter Rp 13.500

"Seharusnya harga minyak goreng di Indonesia sama atau mendekati harga migor di negeri jiran itu. Pasalnya kita sama-sama produsen CPO utama dunia," urainya.

Menurut dia, kebijakan pemerintah mencabut HET minyak goreng tersebut menyengsarakan rakyat. Terutama rakyat yang berada dikalangan menengah ke bawah.

"Bahkan Indonesia dibandingin sama Malaysia, memiliki lahan kelapa sawit yang luas dan masih dapat ditingkatkan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Distributor Keluhkan Pasokan Minyak Goreng Curah Terhenti

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Minyak Goreng #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Bagikan