Politikus PKS Heran Harga Minyak Goreng di Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 23 Maret 2022
Politikus PKS Heran Harga Minyak Goreng di Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia

Seorang calon pembeli melihat minyak goreng di lapak pedagang di pasar Kota Gorontalo. ANTARA/HO-Tiara Eda

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Perdagangan (Mendag) telah mencabut aturan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng. Imbasnya harga minyak goreng kemasan di pasaran merangkak naik.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadian Sejahtera, Mulyanto pun bingung dengan keputusan pemerintah ini. Dalam arti pemerintah sudah lepas tangan dengan permasalahan minyak goreng di dalam negeri.

Baca Juga

Satgas Pangan Polri Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

"Alih-alih ikut mengatur harga migor agar terkendali, pemerintah malah menyerahkan masalah ini pada mekanisme pasar. Ini sama saja pemerintah lepas tangan terhadap urusan masyarakat," ucap Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (23/3).

Akibat kebijakan tersebut, harga-harga minyak goreng melonjak. Bila ditetapkan HET, harga minyak goreng berkisar Rp 14.000 per liter. Kini harganya bisa di atas Rp 20 ribu per liter.

Mulyanto pun heran dengan jadi mahalnya harga minyak goreng di Indonesia itu dibandingkan dengan negara Malaysia. Padahal, Indonesia merupakan negara penyumbang minyak sawit mentah atau ekspor crude palm oil (CPO) terbesar di dunia.

Baca Juga

Pemprov DKI Bakal Gelar Pasar Murah, Minyak Goreng Dijual Per Liter Rp 13.500

"Seharusnya harga minyak goreng di Indonesia sama atau mendekati harga migor di negeri jiran itu. Pasalnya kita sama-sama produsen CPO utama dunia," urainya.

Menurut dia, kebijakan pemerintah mencabut HET minyak goreng tersebut menyengsarakan rakyat. Terutama rakyat yang berada dikalangan menengah ke bawah.

"Bahkan Indonesia dibandingin sama Malaysia, memiliki lahan kelapa sawit yang luas dan masih dapat ditingkatkan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Distributor Keluhkan Pasokan Minyak Goreng Curah Terhenti

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Minyak Goreng #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Indonesia
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bergerak cepat menyelamatkan dana milik investor. ?
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Bagikan