Politikus PKS Heran Harga Minyak Goreng di Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 23 Maret 2022
Politikus PKS Heran Harga Minyak Goreng di Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia

Seorang calon pembeli melihat minyak goreng di lapak pedagang di pasar Kota Gorontalo. ANTARA/HO-Tiara Eda

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Perdagangan (Mendag) telah mencabut aturan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng. Imbasnya harga minyak goreng kemasan di pasaran merangkak naik.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadian Sejahtera, Mulyanto pun bingung dengan keputusan pemerintah ini. Dalam arti pemerintah sudah lepas tangan dengan permasalahan minyak goreng di dalam negeri.

Baca Juga

Satgas Pangan Polri Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

"Alih-alih ikut mengatur harga migor agar terkendali, pemerintah malah menyerahkan masalah ini pada mekanisme pasar. Ini sama saja pemerintah lepas tangan terhadap urusan masyarakat," ucap Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (23/3).

Akibat kebijakan tersebut, harga-harga minyak goreng melonjak. Bila ditetapkan HET, harga minyak goreng berkisar Rp 14.000 per liter. Kini harganya bisa di atas Rp 20 ribu per liter.

Mulyanto pun heran dengan jadi mahalnya harga minyak goreng di Indonesia itu dibandingkan dengan negara Malaysia. Padahal, Indonesia merupakan negara penyumbang minyak sawit mentah atau ekspor crude palm oil (CPO) terbesar di dunia.

Baca Juga

Pemprov DKI Bakal Gelar Pasar Murah, Minyak Goreng Dijual Per Liter Rp 13.500

"Seharusnya harga minyak goreng di Indonesia sama atau mendekati harga migor di negeri jiran itu. Pasalnya kita sama-sama produsen CPO utama dunia," urainya.

Menurut dia, kebijakan pemerintah mencabut HET minyak goreng tersebut menyengsarakan rakyat. Terutama rakyat yang berada dikalangan menengah ke bawah.

"Bahkan Indonesia dibandingin sama Malaysia, memiliki lahan kelapa sawit yang luas dan masih dapat ditingkatkan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Distributor Keluhkan Pasokan Minyak Goreng Curah Terhenti

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Minyak Goreng #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
Rekam jejak Thomas sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan dan Anggota Dewan Komisioner OJK ex officio memberikan perspektif yang sangat lengkap
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
Indonesia
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Namun, keberanian itu harus dibarengi dengan transparansi alokasi dana denda agar tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Indonesia
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Langkah revisi ini juga menjadi jawaban atas berbagai catatan merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola haji pada tahun-tahun sebelumnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Indonesia
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan pergantian pimpinan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Indonesia
Kemendag Klaim Harga MinyaKita Berangsur Turun, Tapi Masih di Atas HET
Sekitar 20 provinsi diklaim tercatat mengalami tren penurunan harga Minyakita secara serempak dalam beberapa pekan terakhir
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Kemendag Klaim Harga MinyaKita Berangsur Turun, Tapi Masih di Atas HET
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
Selain fokus pada kebijakan internal, DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan moneter yang dijalankan BI
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
Indonesia
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden
DPR tidak dalam posisi mencampuri kewenangan eksekutif terkait dengan susunan kabinet.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden
Indonesia
Gantikan Adies Kadir, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI
DPR RI resmi mengesahkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir dalam Rapat Paripurna, Selasa (27/1).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Gantikan Adies Kadir, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi
DPR RI menyetujui Adies Kadir sebagai hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi menggantikan Arief Hidayat yang pensiun Februari 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi
Bagikan