Politikus PDIP Sebut Big Data Luhut tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 sebaiknya diakhiri. Pasalnya, tahapan pemilu sudah dimulai dan KPU sudah mengajukan anggaran untuk penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Hal itu disampaikan politikus PDIP Andreas Hugo Pareira, merespons klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal big data 110 juta pengguna media sosial yang mendukung Pemilu 2024 ditunda.

Baca Juga

Senator Ingatkan Pelopor Klaim Big Data Tunda Pemilu Bisa Dijerat Pasal Hoaks

"Ngga relevan bicara big data yang tidak jelas dan (tidak) bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada dasar hukumnya untuk menjadi patokan pengambilan keputusan. Tutuplah wacana ini,” kata Andreas kepada wartawan, Kamis (17/3).

Andreas menyindir, isu big data penundaan pemilu ini seperti penipuan berkedok investasi bodong. Diketahui, masyarakat Indonesia saat ini dihebohkan penipuan investasi trading binary option yang melibatkan Indra Kenz dan Doni Salmanan.

“Lama-lama isu ‘big data’ ini seperti para penawar investasi bodong yang crazy rich yang sedang menawarkan produk investasi bodongnya ke publik,” ujarnya.

Baca Juga

Balas Klaim Luhut, Puan Sebut PDIP Punya Big Data Sendiri

Lebih lanjut, Andreas meminta agar para menteri di Kabinet Indonesia Maju bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bukan membahas soal big data dukungan terhadap penundaan Pemilu 2024

“Ya bekerja membantu presiden sesuai dengan Tupoksi nya dong. Massa menteri gak tau tugasnya,” pungkas Andreas. (Pon)

Baca Juga

PKB Sebut Big Data Luhut Bisa Jadi Referensi Penundaan Pemilu 2024