Politikus PDIP Kritik Penjualan Tiket Formula E, M Taufik: Norak Banget!


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mulai menjual tiket Formula E pada Maret mendatang. Namun, rencana penjualan itu dikritik anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak.
Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik mengaku bingung dengan pola pikir Gilbert yang mengkritik penjualan tiket Formula E tersebut, tapi pembangunannya treknya belum terlihat.
Baca Juga
PDIP Anggap Penjualan Tiket Formula E pada Maret Tidak Rasional
Menurut Taufik, pembukaan penjualan tiket merupakan hal yang wajar, meski pembangunan belum rampung.
"Dimana-mana juga gitu, orang jual apartemen juga gitu. Apartemennya belum ada, sudah dijual. Ngapain sih ngikut campur yang begituan, norak banget," kata Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (15/2)
Ketua Penasehat Gerindra DKI ini menilai, pembukaan penjualan tiket ajang balap mobil bertaraf internasional ini tidak bermasalah. Ia memastikan trek FormulaE akan segera diproses oleh PT Jakarta Propertindo (JakPro).
"Namanya marketing, orang dagang gitu loh. Coba kalau beli apartemen saya mau tanya. Apartemennya sudah jadi belum?. Dia (PT Jakpro) kan sudah ada perhitungannya sirkuit itu landasannya sebulan paling lama, dua bulan sudah jadi. Apa susahnya?" pungkasnya.
Baca Juga
PSI Endus Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Tidak Transparan
Sebelumnya, Gilbert Simanjuntak menilai penjualan tiket Formula E pada bulan Maret tidak rasional. Pasalnya, trek balap mobil bertenaga listrik itu yang akan dibangun di kawasan Ancol, Jakarta Utara tersebut belum terlihat pembangunannya.
"Rencana penjualan (tiket Formula E) ke bulan Maret sesuatu yang tidak rasional. Trek juga belum tentu disetujui oleh FEO (Formula E Operations) sehingga penjualan tiket juga belum waktunya," papar Gilbert saat dikonfirmasi, Senin (14/2). (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
