Politikus DPR Desak OKI Segera Bertindak, Tolak Kejahatan Kemanusiaan Israel
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Aksi militer Israel yang menyerang fasilitas nuklir dan sejumlah titik strategis di Iran memicu kecaman internasional.
Serangan yang terjadi pada Jumat (13/6) ini disebut sebagai balasan atas dukungan Teheran terhadap kelompok Hamas dan Hizbullah dalam konflik dengan Israel.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyebut, serangan Israel itu bukan respons pertahanan, melainkan bagian dari manuver politik Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu yang tengah terdesak dari tekanan internasional dan krisis dalam negeri.
"Netanyahu sedang dalam tekanan luar biasa. Dukungan Barat terhadap kebrutalan genosidanya di Gaza mulai surut. Bahkan dari dalam negeri Israel sendiri, gelombang kritik atas kepemimpinannya kian membesar," kata Sukamta kepada wartawan, Minggu (15/6).
Baca juga:
AS Peringatkan Iran, Siap Menghantam Taheran
Serangan udara Israel dilaporkan menyasar instalasi nuklir di Teheran, yang disebut sebagai pembuka operasi militer lebih besar.
Sukamta menilai, langkah ini sebagai keputusasaan Israel untuk menarik kembali simpati Barat, terutama terkait isu nuklir Iran.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, Israel kini berperan sebagai "agresor regional" dan mendesak dunia tidak teralihkan dari kejahatan kemanusiaan di Palestina.
“Jangan biarkan serangan ke Iran ini menjadi pengalih perhatian yang membuat dunia melupakan kejahatan utama yang sedang berlangsung,” tegasnya.
Sukamta mendesak Indonesia dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) konsisten menolak kejahatan kemanusiaan dan tidak terprovokasi narasi Israel.
"Kita harus tetap berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Jangan kehilangan fokus. Palestina masih dijajah, rakyatnya masih dibunuh. Dunia harus tetap bersuara lantang terhadap kejahatan itu, bukan justru terpecah fokus karena skenario provokasi baru,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Iran Mengaku Lebih Siap Hadapi Serangan AS
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya