Politikus DPR Desak OKI Segera Bertindak, Tolak Kejahatan Kemanusiaan Israel

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 15 Juni 2025
Politikus DPR Desak OKI Segera Bertindak, Tolak Kejahatan Kemanusiaan Israel

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aksi militer Israel yang menyerang fasilitas nuklir dan sejumlah titik strategis di Iran memicu kecaman internasional.

Serangan yang terjadi pada Jumat (13/6) ini disebut sebagai balasan atas dukungan Teheran terhadap kelompok Hamas dan Hizbullah dalam konflik dengan Israel.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyebut, serangan Israel itu bukan respons pertahanan, melainkan bagian dari manuver politik Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu yang tengah terdesak dari tekanan internasional dan krisis dalam negeri.

"Netanyahu sedang dalam tekanan luar biasa. Dukungan Barat terhadap kebrutalan genosidanya di Gaza mulai surut. Bahkan dari dalam negeri Israel sendiri, gelombang kritik atas kepemimpinannya kian membesar," kata Sukamta kepada wartawan, Minggu (15/6).

Baca juga:

AS Peringatkan Iran, Siap Menghantam Taheran

Serangan udara Israel dilaporkan menyasar instalasi nuklir di Teheran, yang disebut sebagai pembuka operasi militer lebih besar.

Sukamta menilai, langkah ini sebagai keputusasaan Israel untuk menarik kembali simpati Barat, terutama terkait isu nuklir Iran.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, Israel kini berperan sebagai "agresor regional" dan mendesak dunia tidak teralihkan dari kejahatan kemanusiaan di Palestina.

“Jangan biarkan serangan ke Iran ini menjadi pengalih perhatian yang membuat dunia melupakan kejahatan utama yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Sukamta mendesak Indonesia dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) konsisten menolak kejahatan kemanusiaan dan tidak terprovokasi narasi Israel.

"Kita harus tetap berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Jangan kehilangan fokus. Palestina masih dijajah, rakyatnya masih dibunuh. Dunia harus tetap bersuara lantang terhadap kejahatan itu, bukan justru terpecah fokus karena skenario provokasi baru,” pungkasnya. (Pon)

#Iran #Perang #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Rokhmat mendesak pemerintah agar lahan milik PTPN dan Perhutani di Pulau Jawa segera dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air yang padat vegetasi
Angga Yudha Pratama - 32 menit lalu
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - 33 menit lalu
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Meski semangat awal aturan ketenagakerjaan adalah melindungi tenaga kerja lokal, Charles menekankan pentingnya memberikan hak bagi WNA yang merupakan bagian dari keluarga Indonesia
Angga Yudha Pratama - 33 menit lalu
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Indonesia
Iran Mengaku Lebih Siap Hadapi Serangan AS
“Dengan mengandalkan kemampuan dalam negeri serta pengalaman berharga di masa lalu, Iran lebih siap dari sebelumnya dan akan merespons secara komprehensif, tegas."
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 49 menit lalu
Iran Mengaku Lebih Siap Hadapi Serangan AS
Indonesia
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR
Alasan Komisi XI DPR memilih Thomas Thomas karena figur yang bisa diterima semua partai politik
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR
Indonesia
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Pemerintah tidak boleh menyamakan birokrasi negara dengan korporasi dalam hal pengupahan, namun tetap harus menemukan formulasi upah yang memanusiakan guru
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Bagikan