Widi Hatmoko
Politik Dinasti bertentangan dengan moral bangsa Indonesai. Dalam praktiknya sangat merugikan masyarakat, sebab berpotensi dengan kasus-kasus korupsi. Demikian dikatakan mantan ketua KPK Antasari Azhar saat menjadi pembicara dalam Diskusi Laten Politik Dinasti di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis (PKKT), Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, sabtu (11/2).
"Kalau rakyat Banten pengen sejahtera maka harus menggunakan hak pilihnya pada 15 Pebruari 2017 dengan berbondong-bondong mendatangi TPS dan pilih yang amanah memikirkan rakyat. Pasti bukan paslon dari dinasti. Saya bukan provokator tetapi rakyat Banten yang punya hak pilih dan mengetahui betul kondisi Banten," ujar Antasari Azhar.
Intelektual Kemenhan RI Ito Prajna, yang juga hadir sebagai pembicara dalam acara diskusi tersebut, mengungkapkan, politik dinasti telah menjadi suasana kebatinan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di tingkat politik, hal ini bertentangan dangan asas NKRI sebagai negara hukum yang melaksanakan jalannya demokrasi.
"Para pemilih perlu disadarkan bahwa memilih dinasti politik dalam Pilkada adalah anti-demokrasi, anti-republik dan cenderung koruptif," katanya.
Sementara, Sekjen DPP Ikatan Pesantren Indonesia Gus Imron, menambahkan, di hadapan praktik politik dinasti, perlu ada 'amputasi'.
"Dinasti yang korup harus dipapras. Dipotong hingga ke akarnya (dinasti-red), karena mengangkangi kepentingan publik. Sebagai negara mayoritas muslim terbesar Indonesia mejadi pertaruhan bagi negara-negara demokratis ketika banyak negara jatuh dalam kekacauan dan kediktatoran," tandasnya.
Untuk mengikuti berita terkait, baca juga: Sayembara Tangkap Politik Uang di Pilgub Banten dapat Rp 10 Juta
