Headline

Polisi Gerah, Ada Pihak yang Ingin Cicak vs Buaya Kembali Terulang

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 10 Oktober 2018
Polisi Gerah, Ada Pihak yang Ingin Cicak vs Buaya Kembali Terulang

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Temuan Indonesialeaks terkait dugaan adanya aliran dana dari pengusaha Basuki Hariman kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuat pihak kepolisian menilai ada pihak yang ingin mengadu domba Polri dan KPK.

Hal itu disampaikan Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto dalam keterangannya kepada awak media.

"Ada yang mau mengadu antara polisi dengan KPK," kata Irjen Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/10.

Pasalnya jelang Pemilu 2019, isu-isu yang belum terkonfirmasi kebenarannya kerap 'digoreng' untuk memanaskan situasi.

"Janganlah (mengadu domba), ini menjelang tahun politik. Biarlah kontestasi berjalan aman dan damai," katanya.

Basuki Hariman
Tersangka suap Basuki Hariman memasuki mobil KPK, Jumat (27/1) dini hari. (Foto MP/Dery Ridwansyah)

Setyo pun menegaskan tidak ada dana yang mengalir dari Basuki ke Tito. Pasalnya Basuki telah mengakui bahwa dana tersebut digunakannya sendiri namun dengan mencatut nama sejumlah pejabat negara.

"Dia (Basuki) mengakui dia menggunakan dana itu untuk kepentingannya sendiri dengan menyebut nama-nama pejabat," katanya.

Menurut Setyo sebagaimana dilansir Antara, hal itu terungkap dalam pemeriksaan Basuki di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kombes Pol Adi Deriyan.

Dalam pemeriksaan tersebut, Basuki juga sudah menandatangani berita acara pemeriksaan yang isinya menegaskan tidak pernah ada transfer atau pengiriman dana dari Basuki ke Tito Karnavian.

"Dia (Basuki) menulis pernyataan dengan tulis tangan bahwa dia menyatakan tidak pernah (transfer uang ke Tito). Pernyataan tersebut dibuat tanpa tekanan dari siapapun," katanya.

Sebelumnya Indonesialeaks, jaringan media investigasi itu mengulas sebuah buku bersampul merah yang diduga berisi catatan aliran dana pengusaha Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat negara.

Temuan Indonesialeaks berpotensi mengulang kasus Cicak vs Buaya dimana sempat menghebohkan publik. Dalam Cicak vs Buaya jilid 1, Kabareskrim Susno Duaji menjadi tumbal pertarungan Polri vs KPK. Siapakah yang akan 'tumbang' dalam episode Cicak vs Buaya kali ini?(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Amien Rais Minta Presiden Copot Kapolri, Pengamat: Itu Intimidasi Politik untuk Buka Ruang Negosiasi

#Irjen Pol Setyo Wasisto #Kadiv Humas Polri #Tito Karnavian #KPK Vs Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Kasus OTT yang menjerat bupati dari Golkar itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme Pilkada yang berlaku saat ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Izinnya telah ditolak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, karena wilayahnya tengah mengalami bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Indonesia
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Sebelumnya Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS sempat umrah di tengah situasi bencana banjir dan tanah longsor di daerahnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 Desember 2025
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Skema Pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Wabup Langsung Ambil Alih
Kekosongan jabatan akan diisi Wakil Bupati Aceh Selatan, yaitu Baital Makadis.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Mendagri Tito Karnavian Skema Pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Wabup Langsung Ambil Alih
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Mendagri Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Bagikan