Polisi Diminta Usut Tuntas Jaringan Teroris di Indonesia

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 01 April 2021
Polisi Diminta Usut Tuntas Jaringan Teroris di Indonesia

Terduga teroris tewas ditembak karena terobos Mabes Polri, Rabu (31/3). Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi III DPR mendukung Polri untuk mengusut tuntas dan terus mengungkap jaringan terorisme di Tanah Air.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan tindakan teroris sangat melukai rasa kemanusiaan dan tidak dibenarkan oleh seluruh umat beragama.

Baca Juga

Terduga Teroris Sebut Bom Daya Ledak Besar 'Takjil', Hindari Kecurigaan Warga

"Saya mendesak Polri untuk mengusut tuntas jaringan terorisme di Indonesia," kata Herman, Kamis (1/4).

Pada Rabu (31/3) sore teroris ZA melakukan aksinya di Mabes Polri. Seorang perempuan menodongkan senjata api ke arah polisi, dan polisi kemudian mengambil tindakan terukur.

Herman mengapresiasi kesigapan polisi yang dengan cepat berhasil menindak pelaku.

"Petugas pengamanan telah melakukan tindakan yang terukur untuk mencegah eskalasi aksi teror tersebut," kata Herman.

Tetapi, menurut dia, fungsi intelijen harus terus ditingkatkan. Dia menilai penangkapan terduga teroris belum efektif membenamkan potensi aksi teror.

Ia meminta kepada Polri dan BNPT sebagai mitra kami untuk memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi kejadian serupa di kemudian hari.

"Kejar dan tangkap pelaku teror ini hingga akarnya," pungkas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Herman Heri Komisi III
Pimpinan Komisi III DPR Herman Heri (Tengah). (Foto: dpr.go.id)

Sementara itu, pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Andrea H Poeloengan menilai, langkah Polri menindak tegas ZA sudah tepat.

Pasalnya, saat itu ZA nekat melakukan penembakan ke petugas hingga berpotensi mengakibatkan kematian atau luka berat bisa saja terjadi.

"Wajar tidak perlu ada peringatan dan langsung menembak hingga akhirnya mematikan," kata Andrea.

Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Kapolri No 8 tahun 2009 tentang penegakan hukum berbasis Hak Asasi Manusia.

Menurut Andrea, sebagai instansi pelayanan publik, Kantor Polisi tidak boleh berkesan menakutkan. Harus mencitrakan ramah dengan penuh salam, senyum dan sapa.

"Untuk itu selain atmosfir ramah tersebut, demi keselamatan bersama, pelayanan markas polisi juga perlu dilengkapi dengan upaya dan alat pendeteksian dini serta pencegahan," jelas Andrea yang juga mantan anggota Kompolnas ini.

Baca Juga

Tiga Motif Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Versi Pengamat

Atas kejadian ini, untuk mencegah untuk tidak terulang kembali, maka perlu dilakukan evaluasi atas sistem pengamanan markas di Mabes Polri dan juga mengevaluasi kinerja seluruh personel Kepolisian.

"Perlu ada Irwasum yang memimpin langsung Pemeriksaan Khusus serta Audit Investigative yang dilakukan Irwasum beserta jajarannya terhadap mereka mereka yang disebut di atas terkait dengan kejadian di Mabes Polri tersebut," tutup Andrea. (Knu)

#Mabes Polri #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Bagikan