Polisi Bubarkan Massa yang Geruduk DPP Partai Demokrat

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 15 Maret 2021
Polisi Bubarkan Massa yang Geruduk DPP Partai Demokrat

'Mahasiswa' mendatangi markas DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/3) malam. Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polisi membubarkan massa yang nekat menggeruduk kantor DPP Partai Demokrat. Massa dibubarkan karena dinilai melanggar aturan baik soal penyampaian pendapat hingga protokol kesehatan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, sesuai dengan UU No 9 tahun 1998 terkait penyampaian pendapat di muka umum, aksi itu jelas melanggar.

Baca Juga

Ingin Temui AHY, 'Mahasiswa' Geruduk DPP Partai Demokrat

"Aksi ini dilaksanakan malam hari kemudian apalagi sekarang pada saat COVID-19," kata Hengki di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/3).

Hengki melanjutkan, jika ada permasalahan, seharusnya diselesaikan dengan proses yang berlaku.

"Tentunya kalau ada permasalahan diselesaikan dgn prosedur yang berlaku, oleh karenanya skrang kita bubarkan, setelah dapat penjelasan mereka membubarkan diri," jelas Hengki.

'Mahasiswa' mendatangi markas DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/3) malam. Foto: MP/Kanu
'Mahasiswa' mendatangi markas DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/3) malam. Foto: MP/Kanu

Hengki melanjutkan, dengan menempatkan orang lain dalam kerumunan berpotensi bahaya.

"Ini merupakan pelanggaran hukum ingat itu sekarang masa pandemi. Apabila mereka memikirkan ybs mereka memiliki hak dan kewajiban menghormati orang lain, " tambah Hengki.

Hengki mengingatkan, pihaknya akan membubarkan massa jika nekat berkerumun lagi.

"Ini jelas tak berizin. Tentu akan kami bubarkan," terang Hengki.

Seperti diketahui, massa aksi yang mengatasnamakan dari perwakilan mahasiswa ngotot ingin bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/3) malam.

Mereka justru berupaya menutup arus lalu lintas dari arah Cikini menuju Matraman. Polisi pun lagi-lagi berupaya berkomunikasi dengan massa aksi untuk membubarkan diri. Tapi mereka tetap ogah pergi.

"Kami ingin bertemu AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," ujar satu dari massa aksi.

Tak ada perwakilan massa aksi yang mau diwawancara awak media. (Knu)

Baca Juga

Cerita Koordinator Tim Hukum KLB Demokrat Kembali Lawan BW di Meja Hukum

#Partai Demokrat #Agus Harimurti Yudhoyono
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), menilai Indonesia masih sanggup membayar utangnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Kebijakan zero ODOL pertama kali direncanakan sejak 2009
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Bagikan