Polda Metro Siagakan 3.598 Personel Amankan Demo Cipta Kerja di Gedung DPR RI
Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (23/2/2023). ANTARA/Walda
MerahPutih.com - Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 3.598 personel untuk melakukan pengamanan demo terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa siang.
"Total ada 3.598 personel yang terdiri dari 2.473 Satgasda, 345 personel Reserse dan 861 bantuan Mabes Polri, TNI dan Pemda," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Baca Juga:
Penjagaan itu akan dilakukan di sekeliling gedung DPR RI dan wilayah sekitar yang dianggap vital untuk diawasi.
Kegiatan tersebut diperkirakan akan didatangi oleh ribuan massa yang terdiri dari berbagai elemen, salah satunya buruh.
Trunoyudo mengimbau seluruh massa agar menggelar demo secara kondusif dan tidak membawa senjata api maupun tajam.
Dia juga berharap tidak ada kelompok anarkis yang menyusup ke dalam massa demi menghindari potensi kerusuhan.
Baca Juga:
Sebelumnya, beredar pula sebaran undangan atas nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) melalui pesan WhatsApp yang mengajak awak media untuk meliput peristiwa tersebut.
"Kami dari gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia yang terdiri dari ratusan organisasi buruh, petani, mahasiswa, perempuan dan rakyat akan melakukan aksi pendudukan Gedung DPR RI hingga Pemerintah mencabut Perppu Cipta Kerja," isi pesan undangan tersebut.
Aksi direncanakan mulai 11.00 WIB dan hanya digelar di satu titik lokasi yakni depan gedung DPR Senayan. (*)
Baca Juga:
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra