Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan PT Sushi Tei Indonesia (STI) terhadap mantan Direktur Utama PT Sushi Tei Indonesia Kusnadi Rahardja (KR). Kusnia digugat lantaran melakukan pemblokiran rekening Sushi Tei di sejumlah bank.
Kuasa Hukum PT Sushi Tei Indonesia, James Purba mengatakan bahwa dalam sidang perdana ini, majelis hakim memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen perkara gugatan. Termasuk dokumen surat kuasa terhadap para kuasa hukum baik tergugat maupun penggugat.
Baca Juga:
Bank Mandiri Bantah Digugat Nasabah Rp 800 Triliun
"(Sidang) ditunda 1 minggu kedepan karena masih ada kelengkapan dari kuasa hukum tergugat belum didaftarkan ke pengadilan," ujar James di PN Jakarta Selatan, Senin (9/9).
Pemblokiran rekening tersebut dinilai telah menimbulkan kerugian STI. Pasalnya, STI terpaksa meminjam uang dari pihak ketiga sebesar USD 1,3 juta atau Rp 18 miliar dengan bunga yang tinggi untuk biaya operasional, termasuk untuk membayar gaji karyawan, pajak, pemasok dan lainnya. Perbuatan KR juga telah menimbulkan kerugian immaterial berupa rusaknya reputasi STI di mata mitra maupun bank.
"Gugatannya 1,3 juta dollar, kemarin sudah dihitiung sekitar 18 Miliar. Dengan Bunganya, total 1,8 juta dollar dan kerugian immaterial sebesar USD 333.000," jelas James.
Sementara, kuasa hukum Kusnia Rahardja, Yefikha menegaskan pihaknya telah menyiapkan bukti-bukti serta saksi dalam perkara ini.
"Kita punya bukti kuat dan saksi kuat didalam perlawanan kita," jelas Yefikha.
Bukti serta saksi-saksi itu dinilai bakal menguatkan Kusnadi. "Pembelaan akan kita sampaikan. Tentunya kita ada alasan mengapa Pak Kusnadi melakukan tindakan tertenu dalam situasi ini," tegas dia.
Perkara berawal ketika terjadi perubahan kepemilikan saham di Sushi Tei Pte Ltd (Singapura), selaku pemilik 60% saham STI. Saat proses due diligence, KR yang juga pemilik 24% saham STI, ternyata memiliki saham di sejumlah perusahaan dengan bisnis yang sama dengan STI.
Baca Juga:
Menang Gugatan di MA, PSI Ultimatum Anies Baswedan
Pertengahan 2018, atas permintaan pemegang saham mayoritas, dilakukan internal audit yang hasilnya menemukan adanya masalah pengelolaan STI yang tidak sesuai prinsip good corporate governance (GCG). Berdasarkan hasil internal audit, Dewan Komisaris STI pada 2 Juli 2019 mengadakan rapat yang memutuskan untuk memberhentikan sementara KR dari jabatannya.
Tidak terima dengan keputusan Dewan Komisaris, KR pada 18 Juli 2019 mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada 13 pihak, termasuk STI, melalui PN Jakarta Selatan. Selain itu, KR masih mengaku sebagai Presdir dan mengirimkan surat dengan kop surat STI ke sejumlah bank untuk memblokir rekening STI. (*)
