Menang Gugatan di MA, PSI Ultimatum Anies Baswedan

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, William Aditya Sarana bersama Zico Leonard berhasil memenangkan gugatan di Mahkamah Agung atas pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Salah satu isi perda tersebut mengatur kewenangan gubernur untuk menetapkan jalan dan trotoar sebagai lokasi usaha pedagang kaki lima.

Baca Juga: Apes, Parkir Liar di Trotoar Sejumlah Mobil Milik Kader PSI Digembosi Petugas

"Ini merupakan langkah yang baik agar tidak terjadi lagi penyelewengan fasilitas umum yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di kemudian hari," kata William melalui keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Jumat (16/8).

Seperti diketahui, awal tahun 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memanfaatkan perda tersebut untuk menutup ruas jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Akibatnya, timbul protes dari warga atas ditutupnya akses lalu lintas tersebut.

Baca Juga: Belum Dilantik, Legislator Baru dari PSI Sudah Serang DPRD DKI Lama

"Kebijakan penutupan jalan untuk PKL berdagang itu jelas sangat kontraproduktif karena telah mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yakni pejalan kaki dan kendaraan umum. Sudah pasti jalanan dan trotar di DKI Jakarta akan semakin kacau dan hancur,” jelas William.

William pun memandang perda ini telah bertentangan dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 127 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa jalan umum bisa ditutup itu hanya dengan alasan kegiataan keagamaan, kenegaraan, olahraga dan budaya.

"Tidak ada poin yang menyebutkan penutupan jalan diperbolehkan untuk kegiatan berdagang atau usaha lainnya," tegas William.

Baca Juga: PSI Surati Anies Cari Lahan Baru Tampung Imigran Pencari Suaka

Ia pun berharap ke depan Pemprov DKI dapat benar-benar bepihak pada masyarakat kecil dan mengembalikan fasilitas umum pada fungsi yang semestinya.

"Sekarang, kita mulai kembalikan segala fungsi fasilitas umum untuk masyarakat luas dan tidak lagi dikapitalisasi oleh sekelompok orang sesuai dengan peraturan yang ada," tutup William. (Asp)