Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Masyarakat saat ini mempertanyakan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun anggaran 2019. Betapa tidak proses ini dilakukan jelang akhir masa jabatan DPRD DKI 2014-2019 dan pembahasannya dilakukan secara kilat hanya dalam 3 hari.
Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari PSI yang ditetapkan KPU, Idris Ahmad menanggapi kejanggalan pembahasan anggaran di era anggota DPRD DKI lama itu. Dia kekhawatiran ada dugaan permainan anggaran didalam menggarap KUPA-PPAS tahun anggaran 2019.
Baca Juga: Mendagri Tjahjo Ingatkan Pemprov DKI Hati-Hati Susun Perencanaan Anggaran
Menurut Idris, rapat kebijakan anggaran di DPRD biasanya digelar dan dibahas selama sebulan paling cepat. Nyatanya, lanjut dia, DPRD DKI Jakarta kini cepat sekali dalam membahas KUPA-PPAS perubahan 2019 sehingga sangat aneh.
"Harusnya ini menjadi perhatian khusus para dewan," kata Idris, dalam diskusi bertema "Mendadak Rajin di Akhir Jabatan" di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).
Idris mengaku bersama PSI ingin menjalankan fungsi pengawasan anggaran kepada publik dengan cara menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. "Ini anggarannya ratusan miliar atau triliun dari kekhawatiran ini, mari kita kawal bersama ini jangan-jangan APBD 2019 luput dari pengawasan," tutup legislator baru yang belum dilantik itu.
Baca Juga: Anggaran Kunker DPRD DKI Rp 107 Miliar, Pengamat: Itu Pemborosan
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuturkan pihaknya siap membahas KUPA-PPAS meski anggota dewan kepengurusan ini berakhir pada 25 Agustus 2019. Soal jadwal pembahasan, diserahkan kepada DPRD DKI.
"Kalau bagi kami di sisi eksekutif bahan kita sudah siap. Pembahasan yang selalu mengikuti jadwal dari anggota dewan," ujar Anies di Monas, Jakarta Pusat, Senin (12/8). (Asp)
