Anggaran Kunker DPRD DKI Rp 107 Miliar, Pengamat: Itu Pemborosan
Ilustrasi. (Istimewa)
MerahPutih.com - Anggaran untuk kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta pada RAPBD 2018 mencapai Rp 107,7 miliar. Anggaran tersebut naik dari tahun sebelumnya Rp 28,7 miliar.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggaran tersebut merupakan pemborosan. Apalagi, kata Uchok, uang sebesar itu hanya diperuntukan untuk jalan-jalan anggota DPRD.
"Hanya pemborosan anggaran saja," tegas Uchok saat dikonfirmasi Merahputih.com, Rabu (22/11).
Untuk itu, ia meminta anggaran DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 107,7 miliar agar dihapus. Pasalnya, anggaran sebesar itu akan berdampak kepada kinerja Anggota DPRD. Dikhawatirkan, para anggota DPRD justru lebih memilih jalan-jalan dibandingkan mengikuti rapat.
"Anggaran perjalanan Dinas DPRD, dihapus. Dampaknya kinerja anggota Dewan DKI Jakarta akan merosot tajam. Dikhawatirkan banyak yang keluar (jalan-jalan) daripada mengikuti rapat rapat dewan," katanya.
Dalam situs apbd.jakarta.go.id, terdapat anggaran representasi perjalanan dinas dalam negeri untuk anggota DPRD dan pejabat eselon II.
Jumlah orang yang ikut kunjungan kerja dalam satu tahun ditulis 7.752 orang. Tiap orang mendapat biaya representasi Rp 150.000 sehingga total biaya representasi Rp 1,1 miliar.
Sejumlah anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut antara lain biaya hotel, representasi, taksi, hingga tiket pesawat. Namun, koefisien pengali dalam anggaran ini begitu banyak. (Asp)
Bagikan
Berita Terkait
Momen Langka, Presiden dan PM Pakistan Sambut Presiden Prabowo di Bandara
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Prabowo Bertemu Albanese, Bahas Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia–Australia
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Budi Arie Temui Jokowi di Solo, Sebut Cuma Kirim Undangan Kongres Projo
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?