Mendagri Tjahjo Ingatkan Pemprov DKI Hati-Hati Susun Perencanaan Anggaran
Mendagri Tjahjo Kumolo saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk lebih aktif memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dengan begitu, Pemprov DKI dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan bangsa Indonesia.
Hal tersebut ditegaskan Tjahjo saat sambutan di rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-492 di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6).
"Saya kira kerja sama kontribusi pemikiran saran kritik pada pemerintah pusat juga harus selalu kita bangun untuk menjalin tata kelola pemerintahan," kata Tjahjo Kumolo.
"Dengan komitmen dan kerjasama yang tinggi, saya yakin Provinsi DKI bisa memberi kontribusi untuk mewujudkan Indonesia berdaulat mandiri dan gotong rotong sesuai visi pembangunan," sambungnya.
Tak hanya itu, Tjahjo juga memberikan imbauan kepada Pemprov DKI untuk berhati-hati dalam menyusun Perencanaan Anggaran yang akan disusun pada 2020 mendatang.
Ia pun berpesan pada Pemprov DKI untuk lebih berhati-hati dengan anggaran yang rentan dengan korupsi seperti dana hibah, bansos, perizinan, retribusi, pajak daerah, hingga soal jual beli jabatan.
"Hati-hati terhadap area rawan korupsi yang berkaitan denga perencanaan anggaran, yang berkaitan dengan dana hibah dan dana bansos, yang berkaitan dengan perizinan, yang berkaitan dengan retribusi dan pajak daerah, yang berkaitan dengan jual beli jabatan," tutur dia.
BACA JUGA: Bandara YIA Beroperasi, Dispar DIY Optimistis Gaet 1,5 Juta Wisman
Anies Baswedan Sebut Jakarta Modern Tak Lupakan Akar Kebudayaan
Dengan begitu, lanjut Tjahjo Kumolo, Perencanaan Anggaran menjadi kesepakatan bersama untuk lebih transparan. Khususnya Pemprov DKI Jakarta.
"Ini betul-betul harus jadi komitmen bersama, khususnya DKI Jakarta, membangun tata pemerintahan yang transparan," tutupnya.(Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?