Plt Ketum PPP Dorong Kader Kepala Daerah Jaga Kedaulatan Rakyat

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 19 Maret 2023
Plt Ketum PPP Dorong Kader Kepala Daerah Jaga Kedaulatan Rakyat

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono (kanan) menyambut Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf pada kegiatan Ngaji Budaya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (15/3/2023). (ANTARA/HO-Humas PP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono meminta kader sekaligus kepala daerah untuk menjaga kedaulatan rakyat.

“Sebagai kader PPP, harus menjaga muruah politik PPP dan harus tetap menjaga amanah kedaulatan untuk rakyat," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Baca Juga:

Gerindra ke Sandiaga: Mau Gabung PPP, Ya Silakan Aja

Penegasan itu disampaikan Mardiono kepada Karna Suswandi sebagai Bupati Situbondo, Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiono pun menyatakan dia sudah mendengarkan laporan dari Bupati Situbondo terkait dengan sejumlah program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

"Sudah cukup baik dengan banyak inovasi baru," ujarnya.

Dia mencontohkan, program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan itu, di antaranya program bibit unggul yang menghasilkan panen lebih cepat, yakni empat kali dalam setahun.

"Saya sangat bangga punya kader yang berhasil mendarmabaktikan diri untuk bangsa, khususnya Kabupaten Situbondo,” katanya menegaskan.

Baca Juga:

PPP Ajak PDIP dan PBB Gabung KIB Plus

Mardiono lalu berpesan pada Karna agar terus bekerja untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Situbondo dan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat.

Sementara itu, Karna Suswandi mengaku senang bisa bersilaturahim dengan pimpinan partai berlambang ka'bah itu dalam kegiatan makan malam bersama sebelum peringatan 1 Abad NU dan Hari Lahir Emas Ke-50 PPP di Situbondo.

Dia mengaku program bibit unggul yang dijalankannya saat ini dipersembahkan untuk Indonesia yang sejalan dengan jabatan Muhamad Mardiono.

“Banyak program yang Alhamdulillah sesuai dengan jabatan Pak Plt Ketum, dalam rangka menurunkan kemiskinan dan ketahanan pangan. Program bibit unggul ini kami buat dari Situbondo untuk Indonesia,” katanya menegaskan. (*)

Baca Juga:

PPP Ungkap Alasan KIB Belum Tentukan Capres sampai Saat Ini

#Kepala Daerah #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Ketua Umum
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Ada pembicaraan informal, tapi belum masuk pada tahap pendekatan politik yang intens.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Indonesia
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Pilkada yang dilakukan lewat DPRD justru lebih banyak menimbulkan mudarat ketimbang manfaat.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Mendagri, Tito Karnavian, meminta gubernur untuk menetapkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Sebelumnya Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS sempat umrah di tengah situasi bencana banjir dan tanah longsor di daerahnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 Desember 2025
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Indonesia
Gara-Gara Kepergian Mirwan MS Saat Bencana, Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah Sampai 15 Januari
Tito meminta kepala daerah siaga dan fokus berada di wilayah masing-masing di tengah cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini. Terutama bagi daerah yang rawan bencana.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Desember 2025
Gara-Gara Kepergian Mirwan MS Saat Bencana, Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah Sampai 15 Januari
Bagikan