Plt Ketum PPP Dorong Kader Kepala Daerah Jaga Kedaulatan Rakyat

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 19 Maret 2023
Plt Ketum PPP Dorong Kader Kepala Daerah Jaga Kedaulatan Rakyat

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono (kanan) menyambut Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf pada kegiatan Ngaji Budaya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (15/3/2023). (ANTARA/HO-Humas PP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono meminta kader sekaligus kepala daerah untuk menjaga kedaulatan rakyat.

“Sebagai kader PPP, harus menjaga muruah politik PPP dan harus tetap menjaga amanah kedaulatan untuk rakyat," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Baca Juga:

Gerindra ke Sandiaga: Mau Gabung PPP, Ya Silakan Aja

Penegasan itu disampaikan Mardiono kepada Karna Suswandi sebagai Bupati Situbondo, Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiono pun menyatakan dia sudah mendengarkan laporan dari Bupati Situbondo terkait dengan sejumlah program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

"Sudah cukup baik dengan banyak inovasi baru," ujarnya.

Dia mencontohkan, program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan itu, di antaranya program bibit unggul yang menghasilkan panen lebih cepat, yakni empat kali dalam setahun.

"Saya sangat bangga punya kader yang berhasil mendarmabaktikan diri untuk bangsa, khususnya Kabupaten Situbondo,” katanya menegaskan.

Baca Juga:

PPP Ajak PDIP dan PBB Gabung KIB Plus

Mardiono lalu berpesan pada Karna agar terus bekerja untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Situbondo dan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat.

Sementara itu, Karna Suswandi mengaku senang bisa bersilaturahim dengan pimpinan partai berlambang ka'bah itu dalam kegiatan makan malam bersama sebelum peringatan 1 Abad NU dan Hari Lahir Emas Ke-50 PPP di Situbondo.

Dia mengaku program bibit unggul yang dijalankannya saat ini dipersembahkan untuk Indonesia yang sejalan dengan jabatan Muhamad Mardiono.

“Banyak program yang Alhamdulillah sesuai dengan jabatan Pak Plt Ketum, dalam rangka menurunkan kemiskinan dan ketahanan pangan. Program bibit unggul ini kami buat dari Situbondo untuk Indonesia,” katanya menegaskan. (*)

Baca Juga:

PPP Ungkap Alasan KIB Belum Tentukan Capres sampai Saat Ini

#Kepala Daerah #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Ketua Umum
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi membuka Sekolah Partai bagi pengurus daerah se-Indonesia. Acara ini dilaksanakan luring dan daring.
Soffi Amira - Jumat, 17 April 2026
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Indonesia
Harga Minyak Dunia Meledak, Kepala Daerah Diminta Setop Bikin Proyek Rumah Mewah dan Mobil Dinas
Pengadaan kendaraan dinas baru atau pembangunan gedung perkantoran pejabat menjadi sorotan utama yang harus ditunda demi efisiensi
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Maret 2026
Harga Minyak Dunia Meledak, Kepala Daerah Diminta Setop Bikin Proyek Rumah Mewah dan Mobil Dinas
Indonesia
DPR Nilai Maraknya OTT KPK terhadap Kepala Daerah Bukti Gagalnya Pembinaan Integritas
Anggota Komisi II DPR menilai maraknya OTT KPK terhadap kepala daerah menunjukkan kegagalan pembinaan integritas pejabat publik dan meminta evaluasi program retreat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
DPR Nilai Maraknya OTT KPK terhadap Kepala Daerah Bukti Gagalnya Pembinaan Integritas
Indonesia
Presiden Prabowo Sindir Pihak yang tak Suka Dengannya Dikendalikan Asing, Tantang untuk Bertarung di Pemilu 2029
Menurutnya, bila ada yang tidak sepakat dengan kebijakannya, mereka sebaiknya bertarung secara langsung dalam Pemilu 2029.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Presiden Prabowo Sindir Pihak yang tak Suka Dengannya Dikendalikan Asing, Tantang untuk Bertarung di Pemilu 2029
Indonesia
Di Depan Ribuan Kepala Daerah Seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Sebut Rakyat Butuh Ketenangan dan tak Suka Pemimpin Egois
Jajaran pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah yang paling dekat dengan rakyat, harus memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rakyat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Di Depan Ribuan Kepala Daerah Seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Sebut Rakyat Butuh Ketenangan dan tak Suka Pemimpin Egois
Indonesia
Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan
Arahan tersebut sekaligus berisi strategi dalam menyongsong kinerja tahun 2026 agar lebih baik.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Bagikan