Plt Ketum PPP Dorong Kader Kepala Daerah Jaga Kedaulatan Rakyat

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 19 Maret 2023
Plt Ketum PPP Dorong Kader Kepala Daerah Jaga Kedaulatan Rakyat

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono (kanan) menyambut Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf pada kegiatan Ngaji Budaya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (15/3/2023). (ANTARA/HO-Humas PP

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono meminta kader sekaligus kepala daerah untuk menjaga kedaulatan rakyat.

“Sebagai kader PPP, harus menjaga muruah politik PPP dan harus tetap menjaga amanah kedaulatan untuk rakyat," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Baca Juga:

Gerindra ke Sandiaga: Mau Gabung PPP, Ya Silakan Aja

Penegasan itu disampaikan Mardiono kepada Karna Suswandi sebagai Bupati Situbondo, Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiono pun menyatakan dia sudah mendengarkan laporan dari Bupati Situbondo terkait dengan sejumlah program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

"Sudah cukup baik dengan banyak inovasi baru," ujarnya.

Dia mencontohkan, program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan itu, di antaranya program bibit unggul yang menghasilkan panen lebih cepat, yakni empat kali dalam setahun.

"Saya sangat bangga punya kader yang berhasil mendarmabaktikan diri untuk bangsa, khususnya Kabupaten Situbondo,” katanya menegaskan.

Baca Juga:

PPP Ajak PDIP dan PBB Gabung KIB Plus

Mardiono lalu berpesan pada Karna agar terus bekerja untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Situbondo dan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat.

Sementara itu, Karna Suswandi mengaku senang bisa bersilaturahim dengan pimpinan partai berlambang ka'bah itu dalam kegiatan makan malam bersama sebelum peringatan 1 Abad NU dan Hari Lahir Emas Ke-50 PPP di Situbondo.

Dia mengaku program bibit unggul yang dijalankannya saat ini dipersembahkan untuk Indonesia yang sejalan dengan jabatan Muhamad Mardiono.

“Banyak program yang Alhamdulillah sesuai dengan jabatan Pak Plt Ketum, dalam rangka menurunkan kemiskinan dan ketahanan pangan. Program bibit unggul ini kami buat dari Situbondo untuk Indonesia,” katanya menegaskan. (*)

Baca Juga:

PPP Ungkap Alasan KIB Belum Tentukan Capres sampai Saat Ini

#Kepala Daerah #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Ketua Umum
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Larangan ke luar negeri itu juga akan diberlakukan kepada seluruh pejabat Pemprov Jakarta.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Indonesia
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Calon Kader Bisa Bersaing Lebih Sehat
MK putuskan pemilu nasional dan daerah dipisah. Jadi, para calon kader bisa bersaing lebih sehat, tanpa bergantung dari kandidat presiden.
Soffi Amira - Jumat, 27 Juni 2025
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Calon Kader Bisa Bersaing Lebih Sehat
Indonesia
Retret Kepala Daerah Gelombang-2, Saat Makan Siang Begitu Duduk di Meja, Langsung Nyamber Pisang
Waktu yang disediakan untuk makan hanya selama dua lagu diputar. Banyak peserta yang belum terbiasa dengan aturan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Juni 2025
Retret Kepala Daerah Gelombang-2, Saat Makan Siang Begitu Duduk di Meja, Langsung Nyamber Pisang
Indonesia
6 Kepala Daerah Tidak Ikut Retret Gelombang Kedua di IPDN Jatinangor
Pada Minggu (22/6), seluruh peserta akan berkumpul di Kantor Kemendagri untuk diberangkatkan ke IPDN, Jatinangor menggunakan kereta cepat Whoosh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 Juni 2025
6 Kepala Daerah Tidak Ikut Retret Gelombang Kedua di IPDN Jatinangor
Indonesia
Namanya Masuk Bursa Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja
Jokowi menolak halus tawaran calon ketua umum PPP tersebut
Frengky Aruan - Jumat, 06 Juni 2025
Namanya Masuk Bursa Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja
Indonesia
Jelang Muktamar Pemilihan Ketum Baru, Kader PPP Minta Ketua Majelis Partai Romahurmuziy Dievaluasi
Pria yang akrab disapa Rommy itu dianggap mayoritas kader PPP DKI Jakarta sudah membuat sejumlah pernyataan blunder.
Frengky Aruan - Rabu, 04 Juni 2025
Jelang Muktamar Pemilihan Ketum Baru, Kader PPP Minta Ketua Majelis Partai Romahurmuziy Dievaluasi
Indonesia
Ganjar Ungkap Banyak Kader yang Ingin Megawati Jadi Ketum PDIP Lagi
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo mengatakan, banyak kader yang ingin Megawati Soekarnoputri jadi Ketua Umum PDIP lagi.
Soffi Amira - Rabu, 16 April 2025
Ganjar Ungkap Banyak Kader yang Ingin Megawati Jadi Ketum PDIP Lagi
Indonesia
Minyakita Masih Dijual di Atas HET, Kemendag Minta Kepala Daerah Cantumkan Harga
Minyakita kini masih dijual di atas HET. Kemendag pun meminta kepala daerah untuk menyantumkan harga di pasar-pasar rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 16 April 2025
Minyakita Masih Dijual di Atas HET, Kemendag Minta Kepala Daerah Cantumkan Harga
Indonesia
Prabowo Minta Kepala Daerah Lupakan Warna Partai, Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat di Atas Segala Kepentingan
Urusan partai hanya dapat dikaitkan saat pilkada atau pemilu
Angga Yudha Pratama - Senin, 07 April 2025
Prabowo Minta Kepala Daerah Lupakan Warna Partai, Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat di Atas Segala Kepentingan
Indonesia
Anggaran PSU Tidak Boleh Korbankan Dana Pendidikan dan Kesehatan, Mendagri Tolak Usulan Tersebut
Anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak bisa diganggu lantaran memiliki dampak langsung ke masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Maret 2025
Anggaran PSU Tidak Boleh Korbankan Dana Pendidikan dan Kesehatan, Mendagri Tolak Usulan Tersebut
Bagikan