Soffi Amira
MerahPutih.com - Di hadapan kepala daerah se-Papua, Presiden RI, Prabowo Subianto, menyerukan larangan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk kepentingan pribadi.
Ia menegaskan, bahwa pemerintah pusat akan terus memastikan dana Otsus digunakan secara a tepat sasaran untuk kepentingan rakyat dan percepatan pembangunan daerah.
Peringatan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12).
“Saya minta benar-benar para gubernur dan para bupati bertanggung jawab. Jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana Otsus,” tegas Prabowo.
Baca juga:
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Prabowo juga mengingatkan, bahwa masyarakat kini semakin cerdas dan mudah mengawasi kinerja pejabat publik melalui ruang-ruang digital dan teknologi.
Karena itu, ia meminta kepala daerah lebih banyak berada di wilayahnya masing-masing untuk melayani rakyat secara langsung.
“Sekarang rakyatmu itu sudah pintar-pintar, semua punya gadget," kata Prabowo.
"Jangan bupati terlalu lama di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu, komite membantu, para menteri siap (membantu), dan program-program dari pusat akan diturunkan (ke daerah),” imbuhnya.
Baca juga:
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus agar benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Menteri Keuangan turut melaporkan, dana Otsus Papua tahun ini telah dicairkan sebesar Rp 12,6 triliun, sementara alokasi tahun 2026 direncanakan sekitar Rp 10 triliun.
Prabowo menekankan besarnya dukungan anggaran tersebut harus diiringi dengan tata kelola yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Melalui arahannya, Prabowo juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua harus berlandaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, terutama ketahanan pangan.
Baca juga:
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Pemerintah menargetkan setiap kabupaten di Papua mampu mencapai swasembada pangan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing.
Selain itu, ia menegaskan keberlanjutan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan konektivitas melalui Jalan Trans Papua. (Pon)
