Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PPP Ungkap Alasan KIB Belum Tentukan Capres sampai Saat Ini

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 13 Maret 2023
PPP Ungkap Alasan KIB Belum Tentukan Capres sampai Saat Ini

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. ANTARA/HO-Humas PPP/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hingga kini belum menentukan siapa bakal calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengungkapkan alasan KIB belum tentukan capres karena sampai sekarang memang belum ada koalisi yang resmi.

Baca Juga

PBB-PPP akan Jajaki Kerja Sama di Pemilu 2024

"Persoalan sekarang (KIB) belum menentukan capres kan soal waktu dan sekali lagi kami pastikan hingga hari ini belum ada koalisi yang resmi," kata Awiek kepada wartawan di DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (13/3).

Pria yang akrab disapa Awiek ini menyebut, koalisi akan menjadi resmi setelah mendaftarkan capres dan cawapresnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, ia mencontohkan pada periode lalu ada koalisi yang bergabung saat proses menuju KPU.

"Ibarat orang ini lagi tunangan semuanya, periode lalu bahkan ada anggota koalisi salah satu kelompok koalisi bergabungnya saat proses menuju KPU," tuturnya.

Baca Juga

PDIP Otomatis Gabung KIB jika Ajak PPP Berkoalisi

Awiek juga menyebut ada figur calon wakil presiden yang berganti di detik-detik akhir pemilu. Ia menganalogikan bahwa sebelum janur kuning melengkung, semua sangat mungkin terjadi.

"Bahkan ada figur cawapres berganti di last minute. Sebelum janur kuning melengkung semua sangat mungkin terjadi, bahkan janur kuning melengkung penghulu enggak dateng, enggak jadi nikah barang itu," kata dia. (Knu)

Baca Juga

Yusril Akan Temui Elite PPP Bahas Eksistensi Parpol Islam

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Koalisi Indonesia Bersatu #Pilpres 2024 #Capres 2024 #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi saat ini tengah bekerja keras untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Bagikan