PPP Ungkap Alasan KIB Belum Tentukan Capres sampai Saat Ini

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 13 Maret 2023
PPP Ungkap Alasan KIB Belum Tentukan Capres sampai Saat Ini

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. ANTARA/HO-Humas PPP/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hingga kini belum menentukan siapa bakal calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengungkapkan alasan KIB belum tentukan capres karena sampai sekarang memang belum ada koalisi yang resmi.

Baca Juga

PBB-PPP akan Jajaki Kerja Sama di Pemilu 2024

"Persoalan sekarang (KIB) belum menentukan capres kan soal waktu dan sekali lagi kami pastikan hingga hari ini belum ada koalisi yang resmi," kata Awiek kepada wartawan di DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (13/3).

Pria yang akrab disapa Awiek ini menyebut, koalisi akan menjadi resmi setelah mendaftarkan capres dan cawapresnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, ia mencontohkan pada periode lalu ada koalisi yang bergabung saat proses menuju KPU.

"Ibarat orang ini lagi tunangan semuanya, periode lalu bahkan ada anggota koalisi salah satu kelompok koalisi bergabungnya saat proses menuju KPU," tuturnya.

Baca Juga

PDIP Otomatis Gabung KIB jika Ajak PPP Berkoalisi

Awiek juga menyebut ada figur calon wakil presiden yang berganti di detik-detik akhir pemilu. Ia menganalogikan bahwa sebelum janur kuning melengkung, semua sangat mungkin terjadi.

"Bahkan ada figur cawapres berganti di last minute. Sebelum janur kuning melengkung semua sangat mungkin terjadi, bahkan janur kuning melengkung penghulu enggak dateng, enggak jadi nikah barang itu," kata dia. (Knu)

Baca Juga

Yusril Akan Temui Elite PPP Bahas Eksistensi Parpol Islam

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Koalisi Indonesia Bersatu #Pilpres 2024 #Capres 2024 #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan