PBB-PPP akan Jajaki Kerja Sama di Pemilu 2024

Mula Akmal - Senin, 13 Maret 2023

PBB-PPP akan Jajaki Kerja Sama di Pemilu 2024

Ahmad Baidowi (ANTARA)

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pertemuan antara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan membahas sejumlah hal. Salah satunya penjajakan kerja sama untuk Pemilu 2024.

Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra akan menyambangi markas PPP untuk bertemu dengan elite partai ka'bah pada Senin (13/3), siang, pukul 14.00 WIB

Baca Juga:

Setelah Bertemu PBB, PPP Agendakan Bertemu PDIP

"Rencana pembahasan penjajakan kerja sama, khususnya di Pemilu 2024," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada wartawan di Jakarta.

Menurut pria yang karib disapa Awiek ini, kerja sama kedua parpol berpeluang terealisasi mengingat PPP dan PBB merupakan partai berbasis islam.

Selain itu, kata Awiek, kedua parpol ini juga sama-sama menginginkan Pemilu 2024 berlangsung damai.

Baca Juga:

Yusril Akan Temui Elite PPP Bahas Eksistensi Parpol Islam

"Pertama sama-sama konsisten mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan," ujarnya.

Awiek melanjutkan, sesama partai islam PPP dan PBB memiliki agenda keumatan yang sama. Sehingga, kerja kedua parpol bisa dikolaborasikan demi mewujudkan aspirasi umat islam.

"Di sejumlah daerah di kabipaten kota, partai bulan bintang ini memilili kursi sehingga bisa bekerja sama untuk mengawal agenda keumatan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Otomatis Gabung KIB jika Ajak PPP Berkoalisi

#DPP PPP #Yusril Ihza Mahendra #Achmad Baidowi

Bagikan

Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.

Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026

Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing

KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Menko Yusril: Era Hukum Pidana Kolonial Berakhir

Pemerintah resmi memberlakukan KUHP dan KUHAP baru mulai 2 Januari. Yusril Ihza Mahendra menyebut ini sebagai akhir era hukum pidana kolonial.

Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026

KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Menko Yusril: Era Hukum Pidana Kolonial Berakhir

Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian

Putusan MK hanya menguji sebagian penjelasan Pasal 28 UU Kepolisian, tanpa menyentuh ketentuan dalam UU ASN.

Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025

Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian

Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Direksi ASDP, Menko Yusril: Sah Secara Konstitusional

Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan rehabilitasi tiga mantan Direksi PT ASDP oleh Presiden Prabowo sudah sesuai Pasal 14 UUD 1945.

Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 November 2025

Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Direksi ASDP, Menko Yusril: Sah Secara Konstitusional

Apa Itu Rehabilitasi, Dasar Hukum dan Dampaknya Pada Terpidana, Begini Penjelasan Yusril

Pemberian rehabilitasi pernah diberikan oleh Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie kepada Heru Rekso Dharsono pada tahun 1998.

Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025

Apa Itu Rehabilitasi, Dasar Hukum dan Dampaknya Pada Terpidana, Begini Penjelasan Yusril

Menko Kumham Imipas Yusril Heran Fenomena Warga Pilih Lapor Damkar Dibanding Polisi

Menurut Menko, terjadi suatu pergeseran di masyarakat. Mungkin alasannya memilih memanggil damkar karena merasa lebih aman atau tidak ada rasa takut.

Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025

Menko Kumham Imipas Yusril Heran Fenomena Warga Pilih Lapor Damkar Dibanding Polisi

Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi

Bantuan hukum pro bono dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu harus diperluas, agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi cita-cita moral, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan.

Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025

Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi

Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan pembatasan status tersangka minimal satu tahun dalam revisi KUHAP.

Soffi Amira - Minggu, 26 Oktober 2025

Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP

[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun

Hasil penelusuran fakta menunjukkan tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang dapat membenarkan klaim yang beredar tersebut

Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025

[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun

Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda

Menurut Yusril, kedua narapidana itu telah berusia lanjut. Namun, dia masih enggan membuka identitas kedua narapidana asal belanda itu.

Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025

Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda

Bagikan