PKS Ungkap Mayoritas Fraksi di DPRD Tak Ingin Pemilihan Wagub DKI Berlangsung Terbuka

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 22 Februari 2020
PKS Ungkap Mayoritas Fraksi di DPRD Tak Ingin Pemilihan Wagub DKI Berlangsung Terbuka

Diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (22/2). (Foto: MP/Kanugragan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PKS DKI membantah anggapan ngotot ingin voting pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI dilakukan tertutup. PKS menyebut, keputusan sistem voting pemilihan Wagub DKI dilakukan tertutup merupakan usulan seluruh fraksi.

"Kalau Pak Taufik mau jujur, dalam rapimgab tak satu pun fraksi yang usulkan voting terbuka," kata anggota DPRD DKI F-PKS Dani Anwar di diskusi Polemik MNC Trijaya FM, di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2).

Baca Juga:

Pekan Depan DPRD Bentuk Panlih Wagub DKI Jakarta

Dia menyebut Fraksi DPRD DKI yang mengusulkan voting pemilihan tertutup antara lain PDIP dan Golkar. Untuk itu, ia menegaskan usulan voting pemilihan tertutup bukan hanya usulan PKS.

Diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (22/2). (Foto: MP/Kanugragan)
Diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (22/2). (Foto: MP/Kanugragan)

"Jadi yang usulkan voting tertutup itu Fraksi Golkar Basri Baco, kira-kira prolognya gini, teman-teman pasti tahulah arah politik Golkar akan dukung calon wakil gubernur siapa, tapi untuk fair play kami usulkan voting tertutup. PDIP, Pak Gembong Warsono mengatakan PDIP mendukung untuk PKS lakukan voting tertutup," sebutnya.

Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan dilakukan dengan sistem voting tertutup. Masing-masing anggota dewan memiliki satu suara dan memilih dengan rahasia.

Baca Juga:

LKSP Sayangkan DPRD Tak Ajak Masyarakat dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Namun, Gerindra DKI Jakarta mengaku kecewa atas keputusan sistem voting tertutup dalam pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Menurut Gerindra, mereka akhirnya sepakat dengan sistem tersebut karena tak mau berdebat dengan PKS.

Seperti diketahui, saat ini sudah ada dua bakal calon wakil gubernur (cawagub) yang akan dipilih oleh DPRD. Mereka adalah Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS. (Knu)

Baca Juga:

Belum Tentukan Sosok Cawagub DKI, Ini Alasan Fraksi PDIP

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan