PKS Ungkap Mayoritas Fraksi di DPRD Tak Ingin Pemilihan Wagub DKI Berlangsung Terbuka


Diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (22/2). (Foto: MP/Kanugragan)
MerahPutih.com - PKS DKI membantah anggapan ngotot ingin voting pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI dilakukan tertutup. PKS menyebut, keputusan sistem voting pemilihan Wagub DKI dilakukan tertutup merupakan usulan seluruh fraksi.
"Kalau Pak Taufik mau jujur, dalam rapimgab tak satu pun fraksi yang usulkan voting terbuka," kata anggota DPRD DKI F-PKS Dani Anwar di diskusi Polemik MNC Trijaya FM, di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2).
Baca Juga:
Dia menyebut Fraksi DPRD DKI yang mengusulkan voting pemilihan tertutup antara lain PDIP dan Golkar. Untuk itu, ia menegaskan usulan voting pemilihan tertutup bukan hanya usulan PKS.

"Jadi yang usulkan voting tertutup itu Fraksi Golkar Basri Baco, kira-kira prolognya gini, teman-teman pasti tahulah arah politik Golkar akan dukung calon wakil gubernur siapa, tapi untuk fair play kami usulkan voting tertutup. PDIP, Pak Gembong Warsono mengatakan PDIP mendukung untuk PKS lakukan voting tertutup," sebutnya.
Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan dilakukan dengan sistem voting tertutup. Masing-masing anggota dewan memiliki satu suara dan memilih dengan rahasia.
Baca Juga:
LKSP Sayangkan DPRD Tak Ajak Masyarakat dalam Proses Pemilihan Wagub DKI
Namun, Gerindra DKI Jakarta mengaku kecewa atas keputusan sistem voting tertutup dalam pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Menurut Gerindra, mereka akhirnya sepakat dengan sistem tersebut karena tak mau berdebat dengan PKS.
Seperti diketahui, saat ini sudah ada dua bakal calon wakil gubernur (cawagub) yang akan dipilih oleh DPRD. Mereka adalah Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
