LKSP Sayangkan DPRD Tak Ajak Masyarakat dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 22 Februari 2020
LKSP Sayangkan DPRD Tak Ajak Masyarakat dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga menyayangkan sikap DPRD DKI yang tak melibatkan masyarakat dalam proses pemilihan wakil gubernur (wagub).

Dua cawagub hanya ditugasi DPRD untuk melakukan pemaparan visi-misi sebelum pemilihan pengganti Sandiaga Uno berlangsung.

Baca Juga:

Pekan Depan DPRD Bentuk Panlih Wagub DKI Jakarta

Ada dua nama cawagub di tangan anggota parlemen Kebon Sirih, keduanya ialah Ahmad Riza Patria yang diusung Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

"Kalau nanti prosesnya nanti hanya di paripurna, kemudian memberikan paparan visi dan misi, kemudian fraksi memberikan pertanyaan, di mana keterlibatan publik? Di mana peran masyarakat?" kata Astriana di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

Itu artinya, kata Astriana, masyarakat sebagai penampung aspirasi dari anggota DPRD tiap daerah pemilihan (dapil) tidak dapat mengawasi apakah suara mereka terhadap kedua kandidat ditampung atau tidak.

Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga (kanan) dalam di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).. (Foto: MP/Asropih)
Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga (kanan) dalam diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2). (Foto: MP/Asropih)

Astriana menyarankan agar warga DKI diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dalam pemilihan pendamping Gubernur Anies ini. Paling tidak, sebelum paripurna masyarakat diberi ruang untuk sampaikam aspirasi itu melalui web resmi yang dimiliki DPRD.

Aspirasi itu nantinya bisa menjadi bahan atau materi kisi-kisi anggota dewan untuk megajukan pertanyaan kepada cawagub saat sesi pemaparan visi-misi.

"Kita kan punya web, nah coba lah di web itu dibuka ruang untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya mengenai wagub ini," jelas Astriana.

Baca Juga:

Belum Tentukan Sosok Cawagub DKI, Ini Alasan Fraksi PDIP

"Nah dari aspirasi masyarakat yang masuk itu bisa dijadikan kisi-kisi untuk tiap fraksi mengajukan pertanyaannya nanti kepada calon wagub pada saat pemaparan visi-misi," sambung dia.

Seperti diketahui, LKSP telah merilis hasil survei dukungan masyarakat kepada kedua kandidat wagub DKI, yakni Ahmad Riza Patria yang diusung oleh Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

Hasilnya, sebanyak 61 persen responden tahu bahwa ada pemilihan wagub yang dilakukan oleh DPRD dan 39 persen menyatakan tidak mengetahui.

Survei persepsi publik ini dilakukan kepada 400 warga DKI Jakarta dalam rentang waktu 9-16 Februari 2020.

Dari 400 responden yang mengetahui, sebanyak 55 persen menyatakan, Nurmansjah Lubis akan terpilih menjadi orang nomor 2 di DKI. Kemudian, sebanyak 16,5 persen lebih memilih Ahmad Riza Patria. Lalu, 3,3 persen masih ada yang memilih Sandiaga Uno.

"Alasan kenapa lebih banyak masyarakat yang memilih Nurmansjah karena dia lebih populer di sosial media, meskipun Riza menjabat sebagai anggota legislatif di tingkat nasional," papar Astriana. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Wagub DKI Nanti Jangan Hanya Jadi Tukang Stempel

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan