LKSP Sayangkan DPRD Tak Ajak Masyarakat dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 22 Februari 2020
LKSP Sayangkan DPRD Tak Ajak Masyarakat dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga menyayangkan sikap DPRD DKI yang tak melibatkan masyarakat dalam proses pemilihan wakil gubernur (wagub).

Dua cawagub hanya ditugasi DPRD untuk melakukan pemaparan visi-misi sebelum pemilihan pengganti Sandiaga Uno berlangsung.

Baca Juga:

Pekan Depan DPRD Bentuk Panlih Wagub DKI Jakarta

Ada dua nama cawagub di tangan anggota parlemen Kebon Sirih, keduanya ialah Ahmad Riza Patria yang diusung Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

"Kalau nanti prosesnya nanti hanya di paripurna, kemudian memberikan paparan visi dan misi, kemudian fraksi memberikan pertanyaan, di mana keterlibatan publik? Di mana peran masyarakat?" kata Astriana di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

Itu artinya, kata Astriana, masyarakat sebagai penampung aspirasi dari anggota DPRD tiap daerah pemilihan (dapil) tidak dapat mengawasi apakah suara mereka terhadap kedua kandidat ditampung atau tidak.

Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga (kanan) dalam di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).. (Foto: MP/Asropih)
Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga (kanan) dalam diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2). (Foto: MP/Asropih)

Astriana menyarankan agar warga DKI diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dalam pemilihan pendamping Gubernur Anies ini. Paling tidak, sebelum paripurna masyarakat diberi ruang untuk sampaikam aspirasi itu melalui web resmi yang dimiliki DPRD.

Aspirasi itu nantinya bisa menjadi bahan atau materi kisi-kisi anggota dewan untuk megajukan pertanyaan kepada cawagub saat sesi pemaparan visi-misi.

"Kita kan punya web, nah coba lah di web itu dibuka ruang untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya mengenai wagub ini," jelas Astriana.

Baca Juga:

Belum Tentukan Sosok Cawagub DKI, Ini Alasan Fraksi PDIP

"Nah dari aspirasi masyarakat yang masuk itu bisa dijadikan kisi-kisi untuk tiap fraksi mengajukan pertanyaannya nanti kepada calon wagub pada saat pemaparan visi-misi," sambung dia.

Seperti diketahui, LKSP telah merilis hasil survei dukungan masyarakat kepada kedua kandidat wagub DKI, yakni Ahmad Riza Patria yang diusung oleh Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

Hasilnya, sebanyak 61 persen responden tahu bahwa ada pemilihan wagub yang dilakukan oleh DPRD dan 39 persen menyatakan tidak mengetahui.

Survei persepsi publik ini dilakukan kepada 400 warga DKI Jakarta dalam rentang waktu 9-16 Februari 2020.

Dari 400 responden yang mengetahui, sebanyak 55 persen menyatakan, Nurmansjah Lubis akan terpilih menjadi orang nomor 2 di DKI. Kemudian, sebanyak 16,5 persen lebih memilih Ahmad Riza Patria. Lalu, 3,3 persen masih ada yang memilih Sandiaga Uno.

"Alasan kenapa lebih banyak masyarakat yang memilih Nurmansjah karena dia lebih populer di sosial media, meskipun Riza menjabat sebagai anggota legislatif di tingkat nasional," papar Astriana. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Wagub DKI Nanti Jangan Hanya Jadi Tukang Stempel

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Wakil Gubernur DKI menegaskan Jakarta harus menjadi ruang publik yang inklusif, terbuka bagi diskusi, dan menjamin kebebasan masyarakat berpendapat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Bagikan