LKSP Sayangkan DPRD Tak Ajak Masyarakat dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 22 Februari 2020
LKSP Sayangkan DPRD Tak Ajak Masyarakat dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga menyayangkan sikap DPRD DKI yang tak melibatkan masyarakat dalam proses pemilihan wakil gubernur (wagub).

Dua cawagub hanya ditugasi DPRD untuk melakukan pemaparan visi-misi sebelum pemilihan pengganti Sandiaga Uno berlangsung.

Baca Juga:

Pekan Depan DPRD Bentuk Panlih Wagub DKI Jakarta

Ada dua nama cawagub di tangan anggota parlemen Kebon Sirih, keduanya ialah Ahmad Riza Patria yang diusung Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

"Kalau nanti prosesnya nanti hanya di paripurna, kemudian memberikan paparan visi dan misi, kemudian fraksi memberikan pertanyaan, di mana keterlibatan publik? Di mana peran masyarakat?" kata Astriana di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

Itu artinya, kata Astriana, masyarakat sebagai penampung aspirasi dari anggota DPRD tiap daerah pemilihan (dapil) tidak dapat mengawasi apakah suara mereka terhadap kedua kandidat ditampung atau tidak.

Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga (kanan) dalam di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).. (Foto: MP/Asropih)
Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga (kanan) dalam diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2). (Foto: MP/Asropih)

Astriana menyarankan agar warga DKI diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dalam pemilihan pendamping Gubernur Anies ini. Paling tidak, sebelum paripurna masyarakat diberi ruang untuk sampaikam aspirasi itu melalui web resmi yang dimiliki DPRD.

Aspirasi itu nantinya bisa menjadi bahan atau materi kisi-kisi anggota dewan untuk megajukan pertanyaan kepada cawagub saat sesi pemaparan visi-misi.

"Kita kan punya web, nah coba lah di web itu dibuka ruang untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya mengenai wagub ini," jelas Astriana.

Baca Juga:

Belum Tentukan Sosok Cawagub DKI, Ini Alasan Fraksi PDIP

"Nah dari aspirasi masyarakat yang masuk itu bisa dijadikan kisi-kisi untuk tiap fraksi mengajukan pertanyaannya nanti kepada calon wagub pada saat pemaparan visi-misi," sambung dia.

Seperti diketahui, LKSP telah merilis hasil survei dukungan masyarakat kepada kedua kandidat wagub DKI, yakni Ahmad Riza Patria yang diusung oleh Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

Hasilnya, sebanyak 61 persen responden tahu bahwa ada pemilihan wagub yang dilakukan oleh DPRD dan 39 persen menyatakan tidak mengetahui.

Survei persepsi publik ini dilakukan kepada 400 warga DKI Jakarta dalam rentang waktu 9-16 Februari 2020.

Dari 400 responden yang mengetahui, sebanyak 55 persen menyatakan, Nurmansjah Lubis akan terpilih menjadi orang nomor 2 di DKI. Kemudian, sebanyak 16,5 persen lebih memilih Ahmad Riza Patria. Lalu, 3,3 persen masih ada yang memilih Sandiaga Uno.

"Alasan kenapa lebih banyak masyarakat yang memilih Nurmansjah karena dia lebih populer di sosial media, meskipun Riza menjabat sebagai anggota legislatif di tingkat nasional," papar Astriana. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Wagub DKI Nanti Jangan Hanya Jadi Tukang Stempel

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan