LKSP Sayangkan DPRD Tak Ajak Masyarakat dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 22 Februari 2020
LKSP Sayangkan DPRD Tak Ajak Masyarakat dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga menyayangkan sikap DPRD DKI yang tak melibatkan masyarakat dalam proses pemilihan wakil gubernur (wagub).

Dua cawagub hanya ditugasi DPRD untuk melakukan pemaparan visi-misi sebelum pemilihan pengganti Sandiaga Uno berlangsung.

Baca Juga:

Pekan Depan DPRD Bentuk Panlih Wagub DKI Jakarta

Ada dua nama cawagub di tangan anggota parlemen Kebon Sirih, keduanya ialah Ahmad Riza Patria yang diusung Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

"Kalau nanti prosesnya nanti hanya di paripurna, kemudian memberikan paparan visi dan misi, kemudian fraksi memberikan pertanyaan, di mana keterlibatan publik? Di mana peran masyarakat?" kata Astriana di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

Itu artinya, kata Astriana, masyarakat sebagai penampung aspirasi dari anggota DPRD tiap daerah pemilihan (dapil) tidak dapat mengawasi apakah suara mereka terhadap kedua kandidat ditampung atau tidak.

Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga (kanan) dalam di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).. (Foto: MP/Asropih)
Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga (kanan) dalam diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2). (Foto: MP/Asropih)

Astriana menyarankan agar warga DKI diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dalam pemilihan pendamping Gubernur Anies ini. Paling tidak, sebelum paripurna masyarakat diberi ruang untuk sampaikam aspirasi itu melalui web resmi yang dimiliki DPRD.

Aspirasi itu nantinya bisa menjadi bahan atau materi kisi-kisi anggota dewan untuk megajukan pertanyaan kepada cawagub saat sesi pemaparan visi-misi.

"Kita kan punya web, nah coba lah di web itu dibuka ruang untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya mengenai wagub ini," jelas Astriana.

Baca Juga:

Belum Tentukan Sosok Cawagub DKI, Ini Alasan Fraksi PDIP

"Nah dari aspirasi masyarakat yang masuk itu bisa dijadikan kisi-kisi untuk tiap fraksi mengajukan pertanyaannya nanti kepada calon wagub pada saat pemaparan visi-misi," sambung dia.

Seperti diketahui, LKSP telah merilis hasil survei dukungan masyarakat kepada kedua kandidat wagub DKI, yakni Ahmad Riza Patria yang diusung oleh Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

Hasilnya, sebanyak 61 persen responden tahu bahwa ada pemilihan wagub yang dilakukan oleh DPRD dan 39 persen menyatakan tidak mengetahui.

Survei persepsi publik ini dilakukan kepada 400 warga DKI Jakarta dalam rentang waktu 9-16 Februari 2020.

Dari 400 responden yang mengetahui, sebanyak 55 persen menyatakan, Nurmansjah Lubis akan terpilih menjadi orang nomor 2 di DKI. Kemudian, sebanyak 16,5 persen lebih memilih Ahmad Riza Patria. Lalu, 3,3 persen masih ada yang memilih Sandiaga Uno.

"Alasan kenapa lebih banyak masyarakat yang memilih Nurmansjah karena dia lebih populer di sosial media, meskipun Riza menjabat sebagai anggota legislatif di tingkat nasional," papar Astriana. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Wagub DKI Nanti Jangan Hanya Jadi Tukang Stempel

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 44 menit lalu
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan