PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 03 September 2021
PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis

Ketua Fraksi PKS DPRD DKU Achmad Yani (dok Humas Fraksi PKS DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memastikan tidak akan mengikuti langkah Fraksi PDIP dan PSI menggulirkan hak interpelasi untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait rencana gelaran Formula E.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani menilai, hak interpelasi yang diajukan PSI dan PDIP itu bukan jalan untuk menyelesaikan masalah Formula E. Sebab, tegasnya, rencana perhelatan Formula E telah dibahas pada komisi-komisi terkait dan sudah diberikan penjelasan dari Pemprov DKI.

Baca Juga

PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

"Untuk apa lagi kita meminta keterangan? berarti ini kelihatannya ada nilai politis di belakang itu," ucap Achmad Yani.

Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjalankan hak interpelasi bagi anggota Legislator Kebon Sirih. Yang perlu dilakukan DPRD sekarang adalah fokus memberikan pelayanan dan memperjuangkan nasib rakyat di tengah kondisi pandemi COVID-19.

"Dengan apa? Dengan pembangunan yang akan kita lakukan," lanjutnya.

Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)
Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)

Salah satu cara untuk berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota itu, tegas dia, Anggota Dewan harus segera membahas revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebab sejauh ini sudah diparipurnakan tapi belum dibahas.

"Kemudian soal APBD perubahan. dan juga kita mempersiapkan RAPBD tahun 2022," tutur Anggota Komisi B DPRD DKI ini.

Diakuinya, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta akan mengajak kolegnya di fraksi lain, termasuk pimpinan DPRD untuk segera menyelesaikan pembahasan regulasi itu. Sebab, tegasnya, nasib rakyat Jakarta ditentukan oleh regulasi yang saat ini masih digodok oleh dewan.

"Kalau ini tidak terjadi bagaimana nasib rakyat? kalau ini tidak berjalan maka berarti kita mengorbankan rakyat. Janganlah kita mengabaikan apa yang menjadi hak warga masyarakat," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Gedung DPRD DKI Dibanjiri Karangan Bunga Dukungan Hak Interpelasi Formula E

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Bagikan