PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis


Ketua Fraksi PKS DPRD DKU Achmad Yani (dok Humas Fraksi PKS DKI Jakarta)
MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memastikan tidak akan mengikuti langkah Fraksi PDIP dan PSI menggulirkan hak interpelasi untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait rencana gelaran Formula E.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani menilai, hak interpelasi yang diajukan PSI dan PDIP itu bukan jalan untuk menyelesaikan masalah Formula E. Sebab, tegasnya, rencana perhelatan Formula E telah dibahas pada komisi-komisi terkait dan sudah diberikan penjelasan dari Pemprov DKI.
Baca Juga
PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E
"Untuk apa lagi kita meminta keterangan? berarti ini kelihatannya ada nilai politis di belakang itu," ucap Achmad Yani.
Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjalankan hak interpelasi bagi anggota Legislator Kebon Sirih. Yang perlu dilakukan DPRD sekarang adalah fokus memberikan pelayanan dan memperjuangkan nasib rakyat di tengah kondisi pandemi COVID-19.
"Dengan apa? Dengan pembangunan yang akan kita lakukan," lanjutnya.

Salah satu cara untuk berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota itu, tegas dia, Anggota Dewan harus segera membahas revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebab sejauh ini sudah diparipurnakan tapi belum dibahas.
"Kemudian soal APBD perubahan. dan juga kita mempersiapkan RAPBD tahun 2022," tutur Anggota Komisi B DPRD DKI ini.
Diakuinya, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta akan mengajak kolegnya di fraksi lain, termasuk pimpinan DPRD untuk segera menyelesaikan pembahasan regulasi itu. Sebab, tegasnya, nasib rakyat Jakarta ditentukan oleh regulasi yang saat ini masih digodok oleh dewan.
"Kalau ini tidak terjadi bagaimana nasib rakyat? kalau ini tidak berjalan maka berarti kita mengorbankan rakyat. Janganlah kita mengabaikan apa yang menjadi hak warga masyarakat," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
Gedung DPRD DKI Dibanjiri Karangan Bunga Dukungan Hak Interpelasi Formula E
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
