Gedung DPRD DKI Dibanjiri Karangan Bunga Dukungan Hak Interpelasi Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 02 September 2021
Gedung DPRD DKI Dibanjiri Karangan Bunga Dukungan Hak Interpelasi Formula E

Karangan bunga dukung hak interpelasi Formula E. Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Sejumlah karangan bunga mendukung hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait rencana perhelatan Formula E numpuk di depan halaman gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat.

Sekitar pukul 11.20 WIB sudah sebanyak 13 karangan bungan yang terpampang di halaman kantor Legislator Kebon Sirih. Karangan bunga ini diketahui sudah nampang di lokasi tersebut.

Baca Juga

Ngotot Hak Interpelasi, PDIP Sebut Biaya Formula E Bisa untuk Sembako 7 Juta Warga

Hampir dipastikan karangan bunga mendukung PDI Perjuangan dan PSI gulirkan hak interpelasi akan terus bertambah. Hilir mudik orang bergantian menaruh karangan bunga yang dipesan oleh warga.

Pantauan MerahPutih.com, kebanyakan karanga bungan ini dibawa oleh pekerja penjual bunga dengan menggunakan mobil pick up dan bahkan pakai sepeda motor atau roda dua.

Dari pernyataan Pangamanan Dalam (Pamdal) DPRD DKI, karangan bungan ini sudah mulai berdatangan dari hari Rabu (1/9) sore kemarin. Ia pun tak mengetahui dari mana karangan bunga ini, hingga menumpuk di gedung DPRD.

Sebagaian besar, kalimat di karangan bunga tersebut mendukung Fraksi PDI Perjuangan dan PSI menggunakan hak interpelasi Formula E. Tulisan tersebut pun menyampaikan ucapan terima kasih pada PDIP dan PSI yang secara tegas mengawal uang rakyat dalam pagelaran Formula E.

"Terima kasih PDIP & PSI sudah mengawal uang rakyat. Ayo tolak Formula E yg habiskan dana rakyat," tulis SOLIDARITAS WARGA DUAFA JAKARTA.

Sejumlah karangan bunga mendukung hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait rencana perhelatan Formula E numpuk di depan halaman gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat. Foto: MP/Asropih

Ada juga karangan bunga yang menyayangkan 7 Fraksi lain di DPRD, yang tak mengikuti jejak Fraksi PSI dan PDIP menggulirkan hak interpelasi. Menurutnya 7 fraksi tersebut sudah tidak lagi berguna mengawal uang rakyat dalam event Formula.

"Berduka cita, tujuh partai DPRD-DKI tidak bela rakyat DKI dukung Interpelasi-selamatkan uang rakyat DKI," kalimat GWJ DKI 3.

Sebelumnya, PDI Perjuangan dan PSI resmi mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan Formula E. Ada 33 anggota DPRD yang menyetujui interpelasi tersebut dan membubuhkan tanda tangan.

Ada 25 anggota PDIP yang tanda tangan sedangkan PSI ada 8 orang. Sehingga telah memenuhi tata tertib hak interpelasi dengan syarat minimal 2 fraksi dan 15 anggota dewan.

"Hari ini menyerahkan tanda tangan kami untuk memberikan sebuah hak interpelasi kepada saudara gubernur," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rasyidi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (26/8).

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ajang Formula E harus menggunakan APBD DKI. Sedangkan APBD DKI anjlok akibat pandemi COVID-19. Gelaran mobil balap berenergi listrik ini juga dianggap membebani DKI. (Asp)

Baca Juga

PDIP Mengaku Dilobi untuk Batalkan Hak Interpelasi Formula E

#DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan #Formula E
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Bagikan