PKS Sarankan Jokowi Panggil 2 Pihak Ini Hentikan PHK Massal

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 04 Mei 2020
PKS Sarankan Jokowi Panggil 2 Pihak Ini Hentikan PHK Massal

Ketua DPP PKS, Ma/media/30/37/fa/3037fa3700c38bd0a5a5063b5dd4e5ee.jpgrdani Ali Sera. Foto: pks.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendesak Pemerintah menghentikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terutama yang dilakukan sejumlah perusahaan swasta terhadap karyawannya.

Menurut Mardani, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini sudah terdapat 3 juta pekerja sektor usaha dirumahkan oleh perusahaan yang dampak Pandemi COVID-19.

Baca Juga:

BMKG Ungkap Negara Tropis seperti Indonesia Mampu Persulit Penyebaran Virus Corona

“Presiden bisa memanggil Kadin dan Asosiasi perusahaan di Indonesia untuk duduk dan membahas masalah ini agar bisa ketemu solusinya,” kata Mardani dalam keteranganya kepada wartawan, Senin (3/5).

Anggota Komisi II DPR RI mengatakan perlu ada perhatian khusus terhadap deindustrialisasi yang terus terjadi.

“Harus dipikirkan solusi taktis agar tidak terus bertambah PHK dan tidak semakin memberatkan buruh kita,” ujar Mardani.

Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (ANTARA)
Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (ANTARA)

Berdasarkan data LIPI bekerjasama dengan FEB Universtias Indonesia, dampak pandemi virus corona terhadap pekerja, 65 persen di antaranya tetap menjadi pegawai semula dan bekerja di rumah, 18 persen tidak berdampak, 15 persen di PHK tanpa pesangon dan hanya 2 persen yang di-PHK dengan pesangon.

Baca Juga:

COVID-19 Masih Jadi Ancaman, PT KAI Perpanjang Pengembalian Tiket Kereta

Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu mendesak pemerintah memberikan pelatihan padat karya sebagai solusi masifnya buruh yang di rumahkan.

“Pemerintah selain mengajak duduk asosiasi perusahaan di Indonesia bisa juga memanfaatkan program di Kemenaker RI yaitu melalui Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan padat karya agar bisa kreatif dan bisa menjadi wirausaha,” tutur Mardani. (Knu)

#PKS #COVID-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Bagikan