PKS Sarankan Jokowi Panggil 2 Pihak Ini Hentikan PHK Massal
Ketua DPP PKS, Ma/media/30/37/fa/3037fa3700c38bd0a5a5063b5dd4e5ee.jpgrdani Ali Sera. Foto: pks.id
Merahputih.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendesak Pemerintah menghentikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terutama yang dilakukan sejumlah perusahaan swasta terhadap karyawannya.
Menurut Mardani, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini sudah terdapat 3 juta pekerja sektor usaha dirumahkan oleh perusahaan yang dampak Pandemi COVID-19.
Baca Juga:
BMKG Ungkap Negara Tropis seperti Indonesia Mampu Persulit Penyebaran Virus Corona
“Presiden bisa memanggil Kadin dan Asosiasi perusahaan di Indonesia untuk duduk dan membahas masalah ini agar bisa ketemu solusinya,” kata Mardani dalam keteranganya kepada wartawan, Senin (3/5).
Anggota Komisi II DPR RI mengatakan perlu ada perhatian khusus terhadap deindustrialisasi yang terus terjadi.
“Harus dipikirkan solusi taktis agar tidak terus bertambah PHK dan tidak semakin memberatkan buruh kita,” ujar Mardani.
Berdasarkan data LIPI bekerjasama dengan FEB Universtias Indonesia, dampak pandemi virus corona terhadap pekerja, 65 persen di antaranya tetap menjadi pegawai semula dan bekerja di rumah, 18 persen tidak berdampak, 15 persen di PHK tanpa pesangon dan hanya 2 persen yang di-PHK dengan pesangon.
Baca Juga:
COVID-19 Masih Jadi Ancaman, PT KAI Perpanjang Pengembalian Tiket Kereta
Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu mendesak pemerintah memberikan pelatihan padat karya sebagai solusi masifnya buruh yang di rumahkan.
“Pemerintah selain mengajak duduk asosiasi perusahaan di Indonesia bisa juga memanfaatkan program di Kemenaker RI yaitu melalui Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan padat karya agar bisa kreatif dan bisa menjadi wirausaha,” tutur Mardani. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD