Skandal Asuransi

PKS Pastikan Perjuangkan Pengusutan Kasus Jiwasraya Sampai Tuntas

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 16 Januari 2020
  PKS Pastikan Perjuangkan Pengusutan Kasus Jiwasraya Sampai Tuntas

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini (Foto: Twitter @PKSejahtera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) kasus Jiwasraya. Partai berlambang bulan sabit kembar itu menjadi partai pertama yang melakukan hal tersebut.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyebut, hal tersebut sangat penting untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Baca Juga:

Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Jiwasraya Penting untuk Kembalikan Kepercayaan Publik

“Kita adalah penyambung lidah rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Jazuli kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/1).

Fraksi PKS menginisiasi terbentuknya Pansus Jiwasraya
Ketua dan anggota Fraksi PKS menandatangani inisiasi pembentukan Pansus Jiwasraya
(Foto: Twitter @PKSejahtera)

Ia pun juga geram melihat ada kasus serupa muncul ke permukaan sebelum permasalah yang lainnya terselesaikan.

“Belum lagi kasus Asabri, masih banyak yang harus diungkap agar rakyat tak jadi korban,” sambung dia.

Terkait pembahasan selanjutnya, Jazuli juga menuturkan, fraksinya akan mengunjungi fraksi-fraksi lainnya di DPR yang diharapkan memiliki pemikiran yang sama agar kasus tersebut terungkap.

“Kita akan menyentuh hati mereka (fraksi lain) untuk mengajak bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat ini. InshaAllah kami akan datang ke Fraksi PAN, kami akan datang ke Fraksi Demokrat, kami akan datang ke Fraksi Gerindra dan fraksi-fraksi lain,” tutur dia.

Fraksi PKS akan memperjuangkan pengusutan skandal korupsi Jiwasraya
Fraksi PKS siap perjuangkan Pansus Jiwasraya di DPR (Foto: Twitter @PKSejahtera)

Seperti diketahui, kasus gagal bayar Jiwasraya bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dianggap sebagai kesalahan utama dalam mengelola investasi di dalam perusahaan. Bukannya memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, Manchester City, pada tahun 2014.

Baca Juga:

Kejagung Titipkan Tersangka Korupsi Jiwasraya Benny Tjokro di Rutan KPK

Sementara pada tahun 2018, Jiwasraya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun jadi Rp 13,7 triliun. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp 27,2 triliun.(Knu)

Baca Juga:

DPR Sarankan Pemerintah Prioritaskan Kasus Jiwasraya Ketimbang Asabri

#Jazuli Juwaini #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Asuransi #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Indonesia
Santunan Kecelakaan dari Jasa Raharja Capai Rp 3,2 Triliun, Ada 153.141 Korban Kecelakaan
,Jumlah santunan yang diberikan Jasa Raharja menunjukkan kenaikan sebesar 3,87 persen, sesuai data tahun 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Santunan Kecelakaan dari Jasa Raharja Capai Rp 3,2 Triliun, Ada 153.141 Korban Kecelakaan
Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bagikan