PKS Pastikan Perjuangkan Pengusutan Kasus Jiwasraya Sampai Tuntas


Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini (Foto: Twitter @PKSejahtera)
MerahPutih.Com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) kasus Jiwasraya. Partai berlambang bulan sabit kembar itu menjadi partai pertama yang melakukan hal tersebut.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyebut, hal tersebut sangat penting untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Baca Juga:
Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Jiwasraya Penting untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
“Kita adalah penyambung lidah rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Jazuli kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/1).

(Foto: Twitter @PKSejahtera)
Ia pun juga geram melihat ada kasus serupa muncul ke permukaan sebelum permasalah yang lainnya terselesaikan.
“Belum lagi kasus Asabri, masih banyak yang harus diungkap agar rakyat tak jadi korban,” sambung dia.
Terkait pembahasan selanjutnya, Jazuli juga menuturkan, fraksinya akan mengunjungi fraksi-fraksi lainnya di DPR yang diharapkan memiliki pemikiran yang sama agar kasus tersebut terungkap.
“Kita akan menyentuh hati mereka (fraksi lain) untuk mengajak bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat ini. InshaAllah kami akan datang ke Fraksi PAN, kami akan datang ke Fraksi Demokrat, kami akan datang ke Fraksi Gerindra dan fraksi-fraksi lain,” tutur dia.

Seperti diketahui, kasus gagal bayar Jiwasraya bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dianggap sebagai kesalahan utama dalam mengelola investasi di dalam perusahaan. Bukannya memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, Manchester City, pada tahun 2014.
Baca Juga:
Kejagung Titipkan Tersangka Korupsi Jiwasraya Benny Tjokro di Rutan KPK
Sementara pada tahun 2018, Jiwasraya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun jadi Rp 13,7 triliun. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp 27,2 triliun.(Knu)
Baca Juga:
DPR Sarankan Pemerintah Prioritaskan Kasus Jiwasraya Ketimbang Asabri
Bagikan
Berita Terkait
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum

Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR

6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju

Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR

Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta

Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR](https://img.merahputih.com/media/a0/ff/d7/a0ffd7ac2cb35dbb7a0dcb13d5aba36f_182x135.jpeg)
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
