Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKS Muda : Kasus Korupsi e-KTP Pembuktian KPK Independen

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 14 November 2017
PKS Muda : Kasus Korupsi e-KTP Pembuktian KPK Independen

Muhammad lzzudin Abdul Aziz. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muda Muhammad lzzudin Abdul Aziz mengajak generasi muda untuk peduli dengan kasus korupsi yang saat ini terjadi di Indonesia, seperti kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 Tirliun.

Menurut dia, korupsi e-KTP sangat merugikan dan sangat berbahaaya bagi masa depan bangsa indonesia.

"Korupsi itu sangat merugikan dan berbahaya bagi kelangsungan generasi bangsa. Bayangkan kasus korupsi e-KTP nilainnya Rp 2,3 Triliun. Ini bisa untuk bangun sekolah, beasiswa kuliah gratis, modal usaha, dan program pengentasan kemiskinan.” ujarnya dalam acara diskusi #PKSMuda Talks di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).

Menurut lzzu, kasus korupsi e-KTP merupakan kasus korupsi zaman now yang menjadi pembuktian bahwa KPK adalah lembaga independen, imparsial, yang bekerja untuk kepentingan masyarakat.

“Kita sebagai anak muda mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus e-KTP ini, Jangan sampai ada tebang pilih, ada privilege kepada orang-orang tertentu, termasuk elit politik. Jangan sampai yang di penjara hanya orang-orang kecilnya saja. Sedangkan maling dari kalangan elit politik masih bebas berkeliaran. Ini sekaligus akan menjawab keraguan publik tehadap KPK.”Tegasnya

Mahasiswa Program Master di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga menegaskan bahwa KPK adalah milik bangsa Indonesia, bukan orang per orang atau golongan dan memiliki people power di belakangnya yang akan terus membantu dalam memberantas korupsi.

“Jadi selama KPK bekerja secara professional, adil, independen dan tidak tebang pilih maka rakyat Indonesia, terutama pemuda akan bersiap untuk pasang badan menjadikan KPK lembaga yang kuat." Tandasnya.

lzzu mengajak PKS Muda meminta semua pihak, terutama generasi muda harus taat hukum dengan menghormati lembaga penegak hukum manapun.

"Kita sebagai generasi muda harus taat hukum dan berharap para elit politik memberikan keteladanan dalam menegakan hukum dengan bersih dari kourpsi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.” pungkasnya. (Pon)

#Korupsi E-KTP #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Bagikan