PKS Minta Semua Pihak Tak Mainkan Politik Polarisasi

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 12 Oktober 2022
PKS Minta Semua Pihak Tak Mainkan Politik Polarisasi

Anggota DPR fraksi PKS Jazuli Juwaini (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ancaman polarisasi berpotensi terjadi saat gelaran Pemilu 2024. Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini meminta semua pihak untuk tidak membawa idiom-idiom yang bisa memicu masyarakat pada polarisasi politik seperti yang sudah terjadi.

Ia menilai, semua pihak jangan memulai polarisasi dengan sebutan atau idiom yang provokatif.

Baca Juga:

Eks Wakasad Jadi Dewan Pakar PKS

"Dulu sebutan kadrun juga disematkan pihak lain, terutama para buzzer politik, sehingga menimbulkan polarisasi yang sangat merugikan bangsa ini,” tegas Jazuli kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/10).

Anggota Komisi I DPR ini mengimbau masyarakat untuk menjadi warga bangsa yang dewasa dalam berkontestasi politik. Elit politik diminta memberi contoh baik sehingga membawa perdebatan yang produktif dalam berdemokrasi. Ia menuturkan, perbedaan pilihan dalam demokrasi itu biasa saja. Apalagi, dalam masyarakat majemuk.

Baca Juga:

NasDem, Demokrat dan PKS Diklaim Siapkan Pendamping Anies

"Maka harus disikapi secara dewasa jangan munculkan narasi yang pecah belah karena kita sudah sepakat menghargai Kebhinekaan,” ujarnya.

Jazuli mengajak masyarakat mengisi kontestasi politik dengan gagasan yang mencerdaskan bangsa.

"Tunjukkan kualitas dan kapabilitas, narasi positif dan prestasi, sehingga demokrasi kita makin bernas dan cerdas. Jangan ditarik-tarik pada polarisasi yang memecah belah bangsa,” tutup Anggota DPR RI dari Dapil Banten II ini. (Knu)

Baca Juga:

PKS Belum Berencana Deklarasi Capres 2024

#PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Bagikan