NasDem, Demokrat dan PKS Diklaim Siapkan Pendamping Anies

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Oktober 2022
NasDem, Demokrat dan PKS Diklaim Siapkan Pendamping Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengkahiri tugasnya sebagai kepala daerah pekan ini. Anies sudah dideklarasikan Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk bertarung dalam Pilres 2024.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengklaim telah membentuk tim khusus bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk menyiapkan sosok pendamping alias cawapres bagi Anies Baswedan untuk maju pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

Sekjen PDIP Minta NasDem Jawab Pertanyaan Soal Banjir Jakarta

"Komunikasi intensif dengan Demokrat dan PKS, kami sudah buat tim khusus yang melakukan pendalaman-pendalaman secara platform cawapres," ujar Willy di Fisipol UGM, Sleman, Senin (10/10).

Ia mengakui, pembicaraan terkait sosok cawapres yang bakal diusung masih berlangsung dinamis. Tetapi Partai Demokrat dan PKS sudah sepakat dengan NasDem terkait pencapresan Anies Baswedan.

"Semoga titik terang ini dalam waktu dekat kita bisa umumkan tapi dinamikanya masih terjadi, ya ada beberapa satu, dua yang masih belum kita sepakati, tetapi secara garis umum Anies menjadi benang merah kesepakatan bersama dari tiga partai itu," kata dia.

Pertemuan Anies dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu, belum menjadi penentu sosok cawapres pendamping Anies.

"Sejauh ini masih terus berkembang, kita lihatlah nanati siapa, kan masih ada waktu yang panjang," ujarnya.

Willy menegaskan, di internal Partai NasDem sejak awal mempersilakan Anies Baswedan menentukan sendiri sosok cawapres yang bakal mendampinginya maju pada Pemilu 2024.

"Kalau dari NasDem, dari perspektif NasDem kami serahkan pada Pak Anies untuk memilih dan menentukannya," katanya.

Willy menegaskan, Partai NasDem, tidak memiliki preferensi terkait kriteria cawapres pendamping Anies, termasuk tidak akan mengajukan kader internal partai.

"Kalau kami ingin 'dwi tunggal', tidak ingin 'kawin paksa', ya sudah saling melengkapi saja," ujar Willy dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Hasto Sebut Langkah NasDem Dukung Anies Nyapres Kontradiktif

#NasDem #Pemilu #Pilpres #Anies Baswedan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Beredar narasi di media sosial yang menyebut kehadiran Anies di lokasi bencana alam Aceh membuat beban korban hilang. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Diketahui, konteks asli video yakni momen Anies tumpengan dalam peresmian jembatan jembatan gantung di Desa Cihanjuang, Pandeglang, Banten.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Bagikan