PKS Ingin Pilkada Aceh Digelar 2022

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 Februari 2021
PKS Ingin Pilkada Aceh Digelar 2022

Partai Keadilan Sejahtera. (Foto: PKS).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah (Pilkada) di Aceh diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang.

"Kami melihat bahwasanya tidak ada yang salah yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang sudah membuat tahapan pilkada selama ini," Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Haji Zaenal Abidin.

Baca Juga:

DPR Aceh Tetapkan Pilkada Digelar 2022

Menurutnya, KIP Aceh selaku lembaga independen yang berwenang menyelenggarakan Pilkada/Pemilu di Aceh, sudah mempunyai acuan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pada Pasal 65 ayat 3 dan 4 UUPA, kata Zaenal Abidin, dengan jelas disebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada Aceh dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Karena kepemimpinan gubernur dan 20 bupati/walikota di Aceh akan berakhir pada tahun 2022 mendatang, kata dia, pihaknya menilai langkah KIP Aceh untuk melakukan tahapan pilkada sudah tepat.

Simulasi TPS
Simulasi TPS. (Bawaslu)

“KPU pusat harus melihat hal ini (Pilkada Aceh) secara jernih. Kami berharap koordinasi antara KIP Aceh dan KPU berjalan baik, mari kita bersama-sama mencari solusi agar tidak terjadi kekosongan pimpinan pemerintah di Aceh,” kata Zaenal Abidin menambahkan.

Untuk itu, sesuai dengan arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (KPS) maka Fraksi PKS DPR Aceh bersikap bahwa pelaksanaan Pilkada di Aceh harus digelar pada tahun 2022 mendatang.

Pihaknya juga menegaskan, tetap mendukung tahapan pilkada yang dilakukan KIP Aceh guna menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan di Aceh pada tahun depan.

"Pilkada digelar di tahun 2022 karena hal ini penting demi regenerasi kepemimpinan di Aceh ke depan,” kata Zaenal dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Partai Lokal Aceh Ngotot Pilkada Digelar 2022

#PemiluKada #UU Pilkada #Pilkada Serentak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Dedi menekankan bahwa anggota DPRD merupakan representasi sah yang dipilih langsung oleh rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Indonesia
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Indonesia
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Hingga saat ini, DPR RI masih memetakan sekitar 20 isu substansial sebelum menentukan metode pembentukan undang-undang yang akan digunakan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 Februari 2026
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Indonesia
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Kaesang, dalam pidatonya saat Rakernas PSI 2026, mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada langsung selama ini belum dapat membuahkan hasil atau bahkan proses yang memuaskan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Revisi UU Pemilu akan dilakukan bersama dengan memperhatikan sistem dan mekanisme yang disiapkan oleh masing-masing partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Indonesia
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Kecenderungan biaya politik menjadi lebih mahal itu ada karena hanya segelintir elite yang memegang akses
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Bagikan