PKS Ingatkan Belanda Jangan Sekadar Minta Maaf, Tapi Juga Beri Ganti Rugi

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 20 Februari 2022
PKS Ingatkan Belanda Jangan Sekadar Minta Maaf, Tapi Juga Beri Ganti Rugi

Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte pada ]Kamis (17/2) menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan secara secara sistematik, melampaui batas, dan tidak etis di Indonesia pada 1945-1950.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta setuju, kekejaman penjajah adalah peristiwa pedih yang akan terus tercatat dalam sejarah dan diingat oleh Bangsa Indonesia. Hingga bangsa Indonesia selalu memiliki jiwa besar untuk memberikan maaf.

Baca Juga

Kemenlu Pelajari Hasil Penelitian Perang Terkait Permintaan Maaf PM Belanda

“Pengalaman pahit menjadi negeri yang pernah dijajah, membuat Indonesia menjadi bangsa yang anti penjajahan," kata Sukamta dalam keterangan persnya, Minggu (20/2).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS permintaan maaf pemerintah Belanda atas kekejaman yang pernah dilakukan di Indonesia akan lebih baik jika diikuti dengan tindakan nyata.

Yakni dengan upaya penyelidikan lebh lanjut mengungkap fakta-fakta yang terjadi di masa lalu serta memberikan ganti rugi kepada keluarga korban dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

“Di lokasi-lokasi yang diyakini menjadi lahan pembantaian Belanda juga perlu dibangun prasasti atau museum, sebagai penghormatan bagi para korban dan sekaligus pengingat bagi generasi berikutnya," jelas Sukamta.

Baca Juga

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Kayak Zaman Belanda

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga berharap pemerintah Belanda yang sudah kenyang menjajah bangsa-bangsa lain di masa lalu, mau menebus kesalahan.

"Khususnya dengan aktif mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang masih terjajah, seperti Bangsa Palestina," terang Sukamta.

Akan sangat baik jika pemerintah Belanda bisa memiliki sikap seperti Indonesia yang selalu mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang masih terjajah menuju kemerdekaannya.

"Termasuk tidak pernah mau berteman dengan penjajah," jelas Sukamta.

Ia meyakini, jika sikap seperti ini mendapat dukungan dari banyak negara termasuk Belanda, tentu cita-cita menghadirkan dunia yang aman dan damai bukan sesuatu yang mustahil. (Knu)

Baca Juga

Belanda Minta Maaf Atas Kekerasan Perang 1945 - 1949 di Indonesia

#Belanda #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #DPR RI #Komisi I DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Dunia
Transportasi Umum Belanda Lumpuh akibat Pemogokan Tolak Pemotongan Anggaran Kesejahteraan
Transportasi umum di Belanda nyaris lumpuh pada Rabu (9/9) akibat pemogokan nasional.
Yusuf Abdillah - Rabu, 09 September 2026
Transportasi Umum Belanda Lumpuh akibat Pemogokan Tolak Pemotongan Anggaran Kesejahteraan
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Bagikan