PKS Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 21 Agustus 2021
PKS Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan

Evakuasi WNI dari Afghanistan. (Foto: Kemenlu/TNI AU)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gerak cepat pemerintah mengevakuasi 26 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di Afganistan mendapatkan apresiasi.

"Keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam evakuasi WNI dari Afghanistan patut kita banggakan serta apresiasi,” kata anggota Komisi I DPR, Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (21/8).

Baca Juga

26 WNI Telah Dievakuasi Dari Afghanistan

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyinggung soal peran Indonesia dalam politik luar negeri bebas aktif. Di mana akhir perang antara Taliban dengan pemerintahan Afganistan yang di dukung oleh Amerika Serikat dan NATO menyisakan banyak masalah.

Menurutnya, perang telah merenggut puluhan ribu nyawa rakyat dan tentara, ratusan ribu pengungsi, kerusakan infrastruktur, hancurnya ekonomi, sosial dan pendidikan rakyat Afganistan.

Sebagai penguasa Afghanistan saat ini, Taliban harus bertanggung jawab dengan membangun Afghanistan kembali secara damai.

"Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri perlu untuk berperan aktif dalam rekonsiliasi damai di Afganistan," tuturnya.

Sukamta menyebut, Odonesia memiliki hubungan baik dengan Afganistan, termasuk Taliban di dalamnya, yang kini menguasai Afghanistan.

"Peran-peran strategis Indonesia di masa lalu menjadi modal saat ini untuk lebih berperan lebih aktif dalam upaya rekonsiliasi damai, membangunan kembali Afghanistan," sambungnya.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Fraksi PKS
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Fraksi PKS

Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS tersebut juga meminta pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB bersama masyarakat Internasional untuk mendorong Taliban.

Yakni agar tidak lagi menjadikan Afghanistan sebagai tempat berlindung kelompok-kelompok teroris seperti Al Qaeda dan ISIS.

Perang terhadap terorisme global melawan ISIS, Al Qaeda dan kelompok terorisme lainnya harus dilakukan oleh pemerintah Afganistan yang dipimpin oleh Taliban.

"Hal ini dilakukan agar tidak terulang perang panjang yang merugikan rakyat Afghanistan," tutur Sukamta.

Kondisi di Afganistan tidak stabil sehingga beberapa negara berusaha mengevakuasi warga negaranya keluar dari Afghanistan.

Selain WNA asing, banyak rakyat Afganistan yang berusaha ke luar negeri. Data Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), sejak hari Minggu lebih dari 18 ribu orang sudah dievakuasi dari Afghanistan lewat Bandara Hamid Karzai, Kabul.

Jumlah tersebut dipastikan bertambah. NATO menyebut sampai hari ini warga Afghanistan masih mencoba kabur menggunakan jalur udara.

Taliban mengambil alih kendali istana presiden di Kabul pada hari Minggu (15/8), menurut juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid.

Taliban juga berhasil membuat Presiden Ashraf Ghani angkat kaki dari negaranya. Hal tersebut semakin membuat Taliban berkuasa. (Knu)

Baca Juga

Pemerintah Diminta Pastikan WNI Aman dan Dorong Rekonsiliasi Damai di Afghanistan

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Afghanistan #DPR RI #Komisi I DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Serda Ahmad Tewas Dianiaya Senior, DPR Minta Tradisi Kekerasan di TNI Dihapus
TB Hasanuddin menyoroti kasus Serda Ahmad yang tewas setelah diduga dianiaya senior. Ia meminta tradisi kekerasan di lingkungan TNI dihentikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Serda Ahmad Tewas Dianiaya Senior, DPR Minta Tradisi Kekerasan di TNI Dihapus
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Bagikan