Pemerintah Diminta Pastikan WNI Aman dan Dorong Rekonsiliasi Damai di Afghanistan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 19 Agustus 2021
Pemerintah Diminta Pastikan WNI Aman dan Dorong Rekonsiliasi Damai di Afghanistan

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Fraksi PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Taliban berhasil merebut Pemerintahan Afghanistan setelah perang selama dua dekade melawan pasukan pemerintah yang didukung oleh militer Amerika Serikat (AS) dan NATO.

Kondisi menjadi tidak menentu khususnya bagi warga negara asing, walaupun Taliban telah menyatakan tidak akan mengganggu WNA salah satunya yang berasal dari Indonesia.

Baca Juga

KBRI Kabul Belum Ditutup Meski Ibu Kota Afghanistan Diduduki Taliban

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan, saat ini prioritas pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Luar Negeri yaitu memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI).

Walaupun ada jaminan keamanan dari Taliban namun seperti adigium peluru tidak punya mata, harus di waspadai dan dipantau perkembangan WNI.

"Bila perlu dan memungkinkan segera dilakukan evakuasi,” terang Sukamta dalam keteranganya, Kamis (19/8).

Sementara itu mengenai peran Indonesia dalam politik luar negeri bebas aktif, lanjutnya, akhir perang antara Taliban dengan pemerintahan Afganistan yang di dukung oleh Amerika Serikat dan NATO menyisakan banyak masalah.

Perang telah merenggut puluhan ribu nyawa rakyat dan tentara, ratusan ribu pengungsi, kerusakan infrastruktur, hancurnya ekonomi, sosial dan pendidikan rakyat Afganistan.

Sukamta berujar, sebagai penguasa Afganistan saat ini, Taliban harus bertanggung jawab dengan membangun Afganistan kembali secara damai.

"Pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Luar Negeri perlu untuk berperan aktif dalam rekonsiliasi damai di Afganistan,” jelas dia.

Para warga berusaha memasuki Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, Senin (16/8). ANTARA FOTO
Para warga berusaha memasuki Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, Senin (16/8). ANTARA FOTO

Politikus PKS ini berpendapat, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Afganistan, termasuk Taliban di dalamnya, yang kini menguasai Afganistan.

"Peran-peran strategis Indonesia di masa lalu menjadi modal saat ini untuk lebih berperan lebih aktif dalam upaya rekonsiliasi damai, membangun kembali Afganistan,” jelas Sukamta.

Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini meminta pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB bersama masyarakat Internasional untuk mendorong Taliban agar tidak lagi menjadikan Afghanistan sebagai tempat berlindung kelompok-kelompok teroris seperti Al Qaeda dan ISIS.

Perang terhadap terorisme global melawan ISIS, Al Qaeda dan kelompok terorisme lainnya harus dilakukan oleh pemerintah Afganistan yang dipimpin oleh Taliban.

"Hal ini dilakukan agar tidak terulang perang panjang yang merugikan rakyat Afganistan,” jelas Sukamta.

Selain itu, Sukamta meminta pemerintah Indonesia harus mendorong supaya Taliban lebih inklusif, akomodatif dan moderat. Sehingga bisa mengakomodir kepentingan dari berbagai pihak, termasuk kaum perempuan untuk bersama membangun Afganistan.

“Indonesia dan dunia internasional bisa ikut terlibat dan terus mendorong pembangunan kembali di Afganistan,” sebut doktor lulusan Inggris ini.

Terkait dengan pengakuan Taliban sebagai pemimpin resmi di Afganistan, pemerintah Indonesia harus segera menentukan sikap dengan memperhatikan situasi dan komunikasi dengan Taliban. (Knu)

Baca Juga

Cerita Warga Afghanistan soal Pemandangan Mengerikan di Bandara Kabul

#Komisi I DPR #DPR RI #Afghanistan #Taliban
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Bagikan