Pemerintah Diminta Pastikan WNI Aman dan Dorong Rekonsiliasi Damai di Afghanistan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 19 Agustus 2021
Pemerintah Diminta Pastikan WNI Aman dan Dorong Rekonsiliasi Damai di Afghanistan

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Fraksi PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Taliban berhasil merebut Pemerintahan Afghanistan setelah perang selama dua dekade melawan pasukan pemerintah yang didukung oleh militer Amerika Serikat (AS) dan NATO.

Kondisi menjadi tidak menentu khususnya bagi warga negara asing, walaupun Taliban telah menyatakan tidak akan mengganggu WNA salah satunya yang berasal dari Indonesia.

Baca Juga

KBRI Kabul Belum Ditutup Meski Ibu Kota Afghanistan Diduduki Taliban

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan, saat ini prioritas pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Luar Negeri yaitu memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI).

Walaupun ada jaminan keamanan dari Taliban namun seperti adigium peluru tidak punya mata, harus di waspadai dan dipantau perkembangan WNI.

"Bila perlu dan memungkinkan segera dilakukan evakuasi,” terang Sukamta dalam keteranganya, Kamis (19/8).

Sementara itu mengenai peran Indonesia dalam politik luar negeri bebas aktif, lanjutnya, akhir perang antara Taliban dengan pemerintahan Afganistan yang di dukung oleh Amerika Serikat dan NATO menyisakan banyak masalah.

Perang telah merenggut puluhan ribu nyawa rakyat dan tentara, ratusan ribu pengungsi, kerusakan infrastruktur, hancurnya ekonomi, sosial dan pendidikan rakyat Afganistan.

Sukamta berujar, sebagai penguasa Afganistan saat ini, Taliban harus bertanggung jawab dengan membangun Afganistan kembali secara damai.

"Pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Luar Negeri perlu untuk berperan aktif dalam rekonsiliasi damai di Afganistan,” jelas dia.

Para warga berusaha memasuki Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, Senin (16/8). ANTARA FOTO
Para warga berusaha memasuki Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, Senin (16/8). ANTARA FOTO

Politikus PKS ini berpendapat, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Afganistan, termasuk Taliban di dalamnya, yang kini menguasai Afganistan.

"Peran-peran strategis Indonesia di masa lalu menjadi modal saat ini untuk lebih berperan lebih aktif dalam upaya rekonsiliasi damai, membangun kembali Afganistan,” jelas Sukamta.

Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini meminta pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB bersama masyarakat Internasional untuk mendorong Taliban agar tidak lagi menjadikan Afghanistan sebagai tempat berlindung kelompok-kelompok teroris seperti Al Qaeda dan ISIS.

Perang terhadap terorisme global melawan ISIS, Al Qaeda dan kelompok terorisme lainnya harus dilakukan oleh pemerintah Afganistan yang dipimpin oleh Taliban.

"Hal ini dilakukan agar tidak terulang perang panjang yang merugikan rakyat Afganistan,” jelas Sukamta.

Selain itu, Sukamta meminta pemerintah Indonesia harus mendorong supaya Taliban lebih inklusif, akomodatif dan moderat. Sehingga bisa mengakomodir kepentingan dari berbagai pihak, termasuk kaum perempuan untuk bersama membangun Afganistan.

“Indonesia dan dunia internasional bisa ikut terlibat dan terus mendorong pembangunan kembali di Afganistan,” sebut doktor lulusan Inggris ini.

Terkait dengan pengakuan Taliban sebagai pemimpin resmi di Afganistan, pemerintah Indonesia harus segera menentukan sikap dengan memperhatikan situasi dan komunikasi dengan Taliban. (Knu)

Baca Juga

Cerita Warga Afghanistan soal Pemandangan Mengerikan di Bandara Kabul

#Komisi I DPR #DPR RI #Afghanistan #Taliban
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
Walaupun kepala sekolah batal dicopot, kasus itu sudah telanjur menjadi sorotan publik.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
Indonesia
12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi
Jangan memaksakan bahan yang tidak dicek kelayakannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi
Indonesia
Momen Keakraban Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin saat Bertemu di DPR, Bahas Apa?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, bertemu di Gedung DPR, Selasa (16/9). Keduanya pun sempat berbincang hangat di Gedung Nusantara III DPR RI.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Momen Keakraban Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin saat Bertemu di DPR, Bahas Apa?
Indonesia
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos
Komisi I DPR mendorong kampanye agar satu orang memiliki satu akun media sosial. Sebab, akun tersebut dimanfaatkan untuk menggiring opini hingga menyebarkan hoaks.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos
Indonesia
Meredam Isu Liar Pergantian Kapolri, Legislator Hingga Wamen Setneg Buka Suara Terkait Jabatan Jenderal Listyo Sigit
Rikwanto menegaskan bahwa isu pergantian Kapolri dan wacana reformasi Polri adalah dua hal yang berbeda
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Meredam Isu Liar Pergantian Kapolri, Legislator Hingga Wamen Setneg Buka Suara Terkait Jabatan Jenderal Listyo Sigit
Indonesia
DPR RI Sahkan 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM, Ini Nama-namanya
Selanjutnya, hasil persetujuan ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna terdekat untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baca juga:
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
DPR RI Sahkan 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM, Ini Nama-namanya
Indonesia
PKB Dorong Milenial dan Gen Z Terlibat Pengelolaan Koperasi Merah Putih
Generasi muda sebagai motor penggerak diyakini akan mengubah wajah koperasi menjadi lebih segar, modern, dan profesional.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
PKB Dorong Milenial dan Gen Z Terlibat Pengelolaan Koperasi Merah Putih
Indonesia
Tanggul Beton Berdiri di Cilincing, DPR Ingatkan Adanya Potensi Nelayan Kecil Kesulitan Melaut
Nelayan mengeluhkan perubahan arus di kisaran pinggir pantai, adanya sedimentasi dan pendangkalan, serta semakin jauhnya jarak untuk penangkapan ikan setelah adanya tanggul laut ini.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
Tanggul Beton Berdiri di Cilincing, DPR Ingatkan Adanya Potensi Nelayan Kecil Kesulitan Melaut
Indonesia
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta
Fraksi Partai Gerindra DPR bakal melakukan beberapa langkah untuk menindaklajuti pengunduran diri Saraswati Rahayu.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta
Indonesia
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Ketua DPR Ingatkan Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia membutuhkan perhatian khusus.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Bagikan