Pimpin Langsung Daftar ke KPU, AHY Ingin Buktikan Demokrat Serius Bawa Perubahan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 05 Agustus 2022
Pimpin Langsung Daftar ke KPU, AHY Ingin Buktikan Demokrat Serius Bawa Perubahan

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) dalam kegiatan partai. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah membuka pendaftaran bagi partai politik yang ingin mengikuti kontestasi di 2024 mendatang.

Kali ini, giliran Partai Demokrat yang bakal mendaftar, Jumat (5/8) siang.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan memimpin secara langsung pendaftaran Partai Demokrat ke KPU.

Baca Juga:

KPU Diminta Lakukan Penyesuaian Anggaran Pemilu

"Pendaftaran akan dipimpin langsung oleh Ketum AHY dan jajaran dan bertolak dari kantor DPP setelah jumatan (salat Jumat), tepatnya pukul 13.30 WIB menuju KPU," ujar Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan.

Ketum AHY, kata Herzaky didampingi oleh Sekretaris Jenderal Teuku Riefky H, Bendahara Umum Renville Antonio, Wasekjen Agust Jovan Latuconsina, Direktur Eksekutif Sigit Raditya, Kasatgas Verifikasi Politik Partai Demokrat yang juga Wasekjen Andi Timo P dan jajaran pengurus lainnya.

Herzaky menambahkan, AHY memimpin langsung pendaftaran ini untuk menunjukkan komitmen kuat dan keseriusan Partai Demokrat dalam mendukung penuh pelaksanaan Pemilu 2024.

"Karena merupakan momentum penting dalam perjalanan bangsa ini," sebut dia.

Baca Juga:

KPU Jabar Bersiap Klarifikasi Data Keanggotaan Parpol

Pemilu juga menjadi barometer kedaulatan rakyat, guna menentukan masa depan kepemimpinan bangsa.

"Karena itu, pemilu selalu menghadirkan harapan akan perubahan dan perbaikan, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi," ucapnya.

Herzaky membeberkan, Partai Demokrat yang tahun ini genap berusia 21 tahun menyambut Pemilu 2024 dengan penuh suka cita dan akan mengawal benar proses demokrasi ini.

Demokrat berharap semua bisa meletakkan Pemilu 2024 dalam konteks membangun peradaban bangsa, dengan pilar demokrasi yang semakin kuat dan dewasa.

"Bukan malah semakin menurun seperti halnya demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

PKB-Gerindra Daftar Pemilu Bareng ke KPU pada 8 Agustus

#KPU #Partai Demokrat #Pemilu #Pemilu 2024 #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Bagikan