Pilkada Tak Langsung Dianggap Ide Gila

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 24 November 2019
Pilkada Tak Langsung Dianggap Ide Gila

Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik usulan Pilkada tidak langsung diloloskan di DPR RI.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, para anggota dewan terkesan kebablasan.

Baca Juga

Nasdem: Kembalikan Pilkada Langsung ke DPRD Bentuk Kemunduran

"Ide pilkada tak langsung ini harus ditanggapi serius kali ini. Ada bahaya ketika koalisi menguasai DPR, ide-ide gila gini bisa dengan mudah diterima," kata Lucius Karus kepada wartawan dalam diskusi di Matraman, Jakarta, Minggu (24/11).

Lucius menilai, wacana Pilkada tak langsung ini harus ditolak. Terlebih lagi, wacana itu muncul dengan wacana lain yang disebutnya sebagai 'ide gila'.

Peneliti Formappi Lucius Karus
Peneliti Formappi Lucius Karus (pegang mic). Foto: MP/Kanu

"Di sini poin kenapa pembicaraan soal wacana pilkada tidak langsung ini harus jelas dinyatakan sejak awal bahaya-bahayanya," ucap Lucius.

Baca Juga

Bos Gerindra Sepakat Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Isu Pilkada melalui DPRD kembali muncul saat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Pilkada langsung berbiaya tinggi dan memancing kepala daerah terpilih untuk korupsi.

Lucius menolak pandangan Tito itu lantaran yang dinilainya menyebabkan biaya tinggi justru parpol. Namun, ia lebih khawatir bila Tito hanya menyampaikan apa yang menjadi kepentingan partai.

"Siapa tahu mendagri hanya jubir. Siapa tahu sudah ada pembicaraan para elite yang sudah saling tahu bahkan sudah sepakat? Jadi begitu berbahayanya situasi politik itu," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Dengan Sistem Asimetris, PDIP Setuju Penghapusan Pilkada Langsung

#Formappi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Formappi Kritik Kebijakan Hemat DPR, Dinilai tak Berdampak pada Ekonomi
Formappi mengkritik kebijakan hemat DPR. Hal itu dinilai tak berdampak pada ekonomi.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
Formappi Kritik Kebijakan Hemat DPR, Dinilai tak Berdampak pada Ekonomi
Indonesia
Formappi Tagih KPK Tahan Dua Anggota DPR dalam Kasus CSR BI-OJK
Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dwi Astarini - Senin, 29 Desember 2025
Formappi Tagih KPK Tahan Dua Anggota DPR dalam Kasus CSR BI-OJK
Indonesia
Formappi Soroti Putusan Sahroni dkk, Tuding MKD Cuma Lindungi Sesama Anggota DPR
Formappi mempertanyakan fokus sidang MKD bergeser pada isu hoaks, bukan pada pelanggaran etika
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Formappi Soroti Putusan Sahroni dkk, Tuding MKD Cuma Lindungi Sesama Anggota DPR
Indonesia
Dana Reses DPR Naik hingga Rp 702 Juta, Formappi: Publik Tak Pernah Diberi Penjelasan
Kenaikan tunjangan reses anggota DPR hingga Rp 702 juta dinilai mengejutkan publik karena dilakukan tanpa transparansi dan pengumuman resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Dana Reses DPR Naik hingga Rp 702 Juta, Formappi: Publik Tak Pernah Diberi Penjelasan
Indonesia
Formappi Nilai DPR Lempar Tanggung Jawab soal Usulan Perppu Perampasan Aset ke Presiden Prabowo
Formappi: DPR punya mekanisme sendiri untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat melalui fungsi legislasi, termasuk dalam pemberantasan korupsi melalui perampasan aset.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Formappi Nilai DPR Lempar Tanggung Jawab soal Usulan Perppu Perampasan Aset ke Presiden Prabowo
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Formappi: MKD Harus Proses Sahroni yang Hina Pendemo dengan Sebutan Tolol
Formappi tegaskan MKD memiliki tugas menjaga marwah, wibawa, dan kehormatan DPR melalui penerapan kode etik.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Agustus 2025
Formappi: MKD Harus Proses Sahroni yang Hina Pendemo dengan Sebutan Tolol
Indonesia
Anggota DPR 'Menghilang' saat Aksi Demo, Formappi: Wakil Rakyat Pengecut
Anggota DPR 'Menghilang' saat Aksi Demo, Formappi: Wakil Rakyat Pengecut
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Agustus 2025
Anggota DPR 'Menghilang' saat Aksi Demo, Formappi: Wakil Rakyat Pengecut
Bagikan