Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Anggota DPR 'Menghilang' saat Aksi Demo, Formappi: Wakil Rakyat Pengecut

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Agustus 2025
Anggota DPR 'Menghilang' saat Aksi Demo, Formappi: Wakil Rakyat Pengecut

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, selama dua hari berlangsung ricuh. Fasilitas publik hingga mobil bepelat merah menjadi sasaran emosi massa.

Namun, teriakan-teriakan dari luar gedung dewan yang disuarakan oleh rakyat dibalas keheningan dari dalam gedung wakil rakyat.

Suasana Kompleks Parlemen terasa sangat berbeda dalam dua hari demonstrasi. Akitivitas yang kerap dilakukan anggota dewan tampak 'menghilang'.

DPR RI memilih untuk meniadakan rapat dan para pekerja diminta untuk bekerja dari rumah. Sementara, anggota dewan memilih memakai berpelat sipil.

Sepinya gedung parlemen mendapatkan kritikan tajam dari Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Baca juga:

Selain di Gedung DPR, Polda Metro Jaya, Malam Ini Demo Kembali Digelar di Jalan Otista

Ia menilai anggota DPR bersikap takut dan terkesan pengecut karena memilih menghindari massa atau sekadar memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disuarakan demonstran.

"Jadi yang paling diharapkan untuk menjawab tuntutan pendemo ini harusnya si DPR. Karena itu mereka seharusnya nggak bisa bersembunyi," kata Lucius kepada MerahPutih.com, Jumat (29/8).

Lucius menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kewajiban moral dan politik untuk menanggapi langsung aspirasi masyarakat yang disuarakan di jalanan.

Ia menyayangkan sikap diam para legislator yang justru menimbulkan kesan abai terhadap aspirasi rakyat.

"Yang paling penting DPR harus menunjukan respons yang tepat untuk apa yang kemudian tuntutan para pendemo. Sebisa mungkin saya kira ada upaya untuk misalnya mengundang beberapa perwakilan dari para pendemo ini," ujarnya.

Baca juga:

Prabowo Harus Datang Langsung ke Keluarga Driver Ojol Affan Kurniawan, Pengamat: Hanya Ini yang Bisa Bikin Situasi Kondusif

Kata Lucius, para demonstran saat ini tidak selalu terhimpun dalam organisasi besar, sehingga DPR bisa lebih mudah memilih dan menghadirkan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam aksi untuk berdialog.

"Karena para pendemo ini tidak terlalu banyak menggunakan simpul-simpul organisasi jadi bisa memilih tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam aksi ini kemudian diajak bicara," katanya.

Seperti diketahui, demonstrasi yang dilakukan di depan gedung DPR RI guna menolak tunjangan mewah wakil rakyat. Sedangkan, masyarakat dihidup di tengah ekonomi yang serba sulit seperti sekarang. (Pon)

#DPR #Anggota DPR #Demonstrasi #Aksi Massa #Aksi Unjuk Rasa #Formappi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
AS Serang Iran Habis-Habisan, DPR: Indonesia Harus Serukan Gencatan Senjata
Militer AS melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada Rabu malam waktu Amerika atau Kamis (30/7) dini hari waktu Teheran.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
AS Serang Iran Habis-Habisan, DPR: Indonesia Harus Serukan Gencatan Senjata
Berita Foto
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Umum IGTKI-PGRI, Eka Putri Handayani di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 30 Juli 2026
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Kasus tersebut harus menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Indonesia
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia harus mampu menjaga independensi bank sentral sebagaimana diamanatkan undang-undang
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Indonesia
Pekerjaan Rumah Gubernur BI Baru Pengganti Perry Warjiyo
Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry dan akan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Pekerjaan Rumah Gubernur BI Baru Pengganti Perry Warjiyo
Indonesia
Warga Diduga Maling Ayam Dikeroyok Hingga Meninggal, DPR Desak Proses Hukum Transparan
Peristiwa yang diduga bermula dari tuduhan pencurian ayam itu merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dipandang sebagai kejadian biasa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Warga Diduga Maling Ayam Dikeroyok Hingga Meninggal, DPR Desak Proses Hukum Transparan
Indonesia
DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengingatkan agar proses transisi Gubernur BI tidak mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan
Indonesia
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
DPR RI belum menyusun jadwal fit and proper test calon Gubernur BI pengganti Perry Warjiyo karena Presiden Prabowo belum mengajukan nama kandidat.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
Indonesia
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Putusan MK harus diterapkan sesuai dengan semangat perlindungan konsumen.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Bagikan