Anggota DPR 'Menghilang' saat Aksi Demo, Formappi: Wakil Rakyat Pengecut

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Agustus 2025
Anggota DPR 'Menghilang' saat Aksi Demo, Formappi: Wakil Rakyat Pengecut

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, selama dua hari berlangsung ricuh. Fasilitas publik hingga mobil bepelat merah menjadi sasaran emosi massa.

Namun, teriakan-teriakan dari luar gedung dewan yang disuarakan oleh rakyat dibalas keheningan dari dalam gedung wakil rakyat.

Suasana Kompleks Parlemen terasa sangat berbeda dalam dua hari demonstrasi. Akitivitas yang kerap dilakukan anggota dewan tampak 'menghilang'.

DPR RI memilih untuk meniadakan rapat dan para pekerja diminta untuk bekerja dari rumah. Sementara, anggota dewan memilih memakai berpelat sipil.

Sepinya gedung parlemen mendapatkan kritikan tajam dari Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Baca juga:

Selain di Gedung DPR, Polda Metro Jaya, Malam Ini Demo Kembali Digelar di Jalan Otista

Ia menilai anggota DPR bersikap takut dan terkesan pengecut karena memilih menghindari massa atau sekadar memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disuarakan demonstran.

"Jadi yang paling diharapkan untuk menjawab tuntutan pendemo ini harusnya si DPR. Karena itu mereka seharusnya nggak bisa bersembunyi," kata Lucius kepada MerahPutih.com, Jumat (29/8).

Lucius menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kewajiban moral dan politik untuk menanggapi langsung aspirasi masyarakat yang disuarakan di jalanan.

Ia menyayangkan sikap diam para legislator yang justru menimbulkan kesan abai terhadap aspirasi rakyat.

"Yang paling penting DPR harus menunjukan respons yang tepat untuk apa yang kemudian tuntutan para pendemo. Sebisa mungkin saya kira ada upaya untuk misalnya mengundang beberapa perwakilan dari para pendemo ini," ujarnya.

Baca juga:

Prabowo Harus Datang Langsung ke Keluarga Driver Ojol Affan Kurniawan, Pengamat: Hanya Ini yang Bisa Bikin Situasi Kondusif

Kata Lucius, para demonstran saat ini tidak selalu terhimpun dalam organisasi besar, sehingga DPR bisa lebih mudah memilih dan menghadirkan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam aksi untuk berdialog.

"Karena para pendemo ini tidak terlalu banyak menggunakan simpul-simpul organisasi jadi bisa memilih tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam aksi ini kemudian diajak bicara," katanya.

Seperti diketahui, demonstrasi yang dilakukan di depan gedung DPR RI guna menolak tunjangan mewah wakil rakyat. Sedangkan, masyarakat dihidup di tengah ekonomi yang serba sulit seperti sekarang. (Pon)

#DPR #Anggota DPR #Demonstrasi #Aksi Massa #Aksi Unjuk Rasa #Formappi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Bagikan