Dengan Sistem Asimetris, PDIP Setuju Penghapusan Pilkada Langsung

MerahPutih.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pelaksanaan pilkada bisa saja dilakukan secara asimetris yaitu ada daerah yang menyelenggarakannya langsung dan tidak.

Asimetris memiliki arti negara akan menerapkan dua sistem pemilihan yang berbeda. Di daerah yang memiliki tingkat kedewasaan berdemokrasi tinggi, maka pilkada langsung bisa dilaksanakan. Sementara, daerah yang angkanya rendah dan pilkada memiliki potensi konflik tinggi, pilkada langsung perlu dikaji.

Baca Juga:

Ide Tito Evaluasi Pilkada Serentak Bukan Jaminan Bebas Politik Uang

Menurut Hasto, daerah-daerah tersebut yang potensi konfliknya besar.

"Maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan, kita galakkan pemilu asimetris," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/11).

Hasto mengatakan, pihaknya mendukung wacana Tito Karnavian untuk mengevaluasi pilkada lansung. Pasalnya, menurut Hasto, pilkada langsung memiliki potensi memecah belah masyarakat dan menelan biaya politik yang tinggi.

"Pada titik tertentu, hal demikian justru berseberangan dengan esensi pilkada dan demokrasi yang seharusnya adalah oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, karena kepentingan investor politik, sehingga di daerah dilakukan berbagai eksploitasi alam luar biasa. Mengeruk kekayaan alam kita luar biasa karena pilkada dengan biaya politik mahal," ujarnya.

Baca Juga:

Bos Gerindra Sepakat Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Hasto mengatakan, PDIP menyiasati tingginya biaya politik itu dengan gotong royong antarkader. Hasto juga menyinggung partainya akan mengusung kader sendiri sebagai calon kepala daerah.

"Akan memaksimalkan kader sendiri untuk diusung menjadi calon kepala daerah. Pilkada serentak 2020 menjadi momentum kita membawa kader partai terbaik sebagai calon kepala daerah yang akan kita perjuangkan dengan strategi yang tepat," tegasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian ingin ada kajian soal kedewasaan demokrasi tiap daerah jika nantinya hasil kajian akademik menunjukkan perlu adanya sistem asimetris untuk pilkada. Menurut Tito, di daerah yang dianggap mengerti demokrasi, pilkada langsung bisa diterapkan. Namun, kata Tito, lain cerita jika di daerah tersebut penduduknya belum memiliki kedewasaan demokrasi yang mumpuni. (Knu)

Baca Juga:

KPU Diminta Ikuti Aturan dengan Tak Larang Eks Napi Koruptor Ikut Pilkada