Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menekankan pangan merupakan soal kemanusiaan sekaligus kedaulatan bangsa.(Foto: Merahputih.Com/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - HARI Tani Nasional amat penting untuk dijadikan momentum perjuangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam acara Seminar Nasional memperingati Hari Tani Nasional bertajuk Bumi Lestari, Pertanian Berdikari dengan tema Kembali Ke Sawah Menyemai Masa Depan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (24/9).

Dalam pidatonya, Hasto menekankan pangan merupakan soal kemanusiaan sekaligus kedaulatan bangsa. Ia mengingatkan Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa, tapi kerap abai dalam mengelolanya.

“Data internasional mencatat lebih dari 725 juta penduduk dunia menderita kekurangan gizi. Jika bangsa ini kembali pada kekuatan lokal dan keanekaragaman pangan, Indonesia dapat berkontribusi besar bagi kemanusiaan dunia,” ujar Hasto.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang konsisten memperjuangkan kedaulatan pangan dari hulu hingga hilir. Hasto menilai Presiden Prabowo Subianto pun memiliki perhatian yang sama terhadap isu pangan nasional.

Baca juga:

Hari Tani Nasional, saatnya Dorong Kebangkitan dan Kemandirian Petani lewat Bibit Lokal



“Ibu Megawati sebagai Presiden Kelima RI ialah pemimpin yang paling konsisten bicara soal benih dan pangan. Beliau menegaskan pentingnya Indonesia berdaulat di bidang pangan,” tegasnya.

Hasto mencontohkan keberhasilan sejumlah kepala daerah yang berinovasi di sektor pertanian, salah satunya Bupati Ngawi Ony Anwar yang mengembangkan pertanian organik. Ia juga menyoroti inovasi pupuk cair ramah lingkungan serta hasil riset para peneliti yang langsung dapat dimanfaatkan petani. “Temuan teknologi tepat guna harus menjawab kebutuhan rakyat. Jangan sampai intelektual hanya menjadi sarjana menara gading, tapi harus membumi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto menyoroti kondisi sebagian besar petani Indonesia yang tidak memiliki lahan sendiri. Ia menekankan pentingnya konsolidasi lahan dan redistribusi tanah sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

“Dari 40 petani yang kami temui pagi tadi di Bekasi, tak satu pun memiliki lahan. Padahal, agar sejahtera, minimal petani harus memiliki 1,5 hektare dengan potensi penghasilan sekitar Rp 7,5 hingga Rp 10 juta per bulan,” ungkapnya.

Menurut Hasto, problem klasik yang dihadapi petani, mulai dari akses solar untuk pompa air hingga perebutan sumber air saat kemarau, hanya dapat diatasi melalui kebijakan politik yang berpihak pada rakyat kecil. “Hari Tani Nasional merupakan momentum progresif. Perubahan struktural terhadap kemiskinan petani hanya bisa dilakukan lewat kebijakan politik yang berpihak,” ucapnya.

Ia menegaskan kedaulatan pangan hanya dapat diwujudkan apabila seluruh elemen bangsa, terutama kepala daerah dan struktur partai, turun langsung menyelesaikan persoalan rakyat.

“Jika semangat ini konsisten dijalankan, kita akan mampu berdaulat di bidang pangan dan menyongsong masa depan yang lebih cerah,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR



#Hari Tani Nasional #Pertanian #PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Mentan Amran Targetkan Rehabilitasi Lebih dari 100 Ribu Hektare Lahan Pertanian di Aceh hingga Sumbar
Program ini diharapkan mampu memulihkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah terdampak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Mentan Amran Targetkan Rehabilitasi Lebih dari 100 Ribu Hektare Lahan Pertanian di Aceh hingga Sumbar
Indonesia
Mentan Amran Minta Tambahan Anggaran Pemulihan Pertanian Sumatera Rp 5,1 Triliun
Luas sawah terdampak bencana banjir 3 provinsi di Sumatera 107,4 ribu hektare, termasuk di antaranya 44,6 ribu hektare padi dan jagung gagal panen.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
Mentan Amran Minta Tambahan Anggaran Pemulihan Pertanian Sumatera Rp 5,1 Triliun
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Bagikan