Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - HARI Tani Nasional amat penting untuk dijadikan momentum perjuangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam acara Seminar Nasional memperingati Hari Tani Nasional bertajuk Bumi Lestari, Pertanian Berdikari dengan tema Kembali Ke Sawah Menyemai Masa Depan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (24/9).
Dalam pidatonya, Hasto menekankan pangan merupakan soal kemanusiaan sekaligus kedaulatan bangsa. Ia mengingatkan Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa, tapi kerap abai dalam mengelolanya.
“Data internasional mencatat lebih dari 725 juta penduduk dunia menderita kekurangan gizi. Jika bangsa ini kembali pada kekuatan lokal dan keanekaragaman pangan, Indonesia dapat berkontribusi besar bagi kemanusiaan dunia,” ujar Hasto.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang konsisten memperjuangkan kedaulatan pangan dari hulu hingga hilir. Hasto menilai Presiden Prabowo Subianto pun memiliki perhatian yang sama terhadap isu pangan nasional.
Baca juga:
Hari Tani Nasional, saatnya Dorong Kebangkitan dan Kemandirian Petani lewat Bibit Lokal
“Ibu Megawati sebagai Presiden Kelima RI ialah pemimpin yang paling konsisten bicara soal benih dan pangan. Beliau menegaskan pentingnya Indonesia berdaulat di bidang pangan,” tegasnya.
Hasto mencontohkan keberhasilan sejumlah kepala daerah yang berinovasi di sektor pertanian, salah satunya Bupati Ngawi Ony Anwar yang mengembangkan pertanian organik. Ia juga menyoroti inovasi pupuk cair ramah lingkungan serta hasil riset para peneliti yang langsung dapat dimanfaatkan petani. “Temuan teknologi tepat guna harus menjawab kebutuhan rakyat. Jangan sampai intelektual hanya menjadi sarjana menara gading, tapi harus membumi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hasto menyoroti kondisi sebagian besar petani Indonesia yang tidak memiliki lahan sendiri. Ia menekankan pentingnya konsolidasi lahan dan redistribusi tanah sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
“Dari 40 petani yang kami temui pagi tadi di Bekasi, tak satu pun memiliki lahan. Padahal, agar sejahtera, minimal petani harus memiliki 1,5 hektare dengan potensi penghasilan sekitar Rp 7,5 hingga Rp 10 juta per bulan,” ungkapnya.
Menurut Hasto, problem klasik yang dihadapi petani, mulai dari akses solar untuk pompa air hingga perebutan sumber air saat kemarau, hanya dapat diatasi melalui kebijakan politik yang berpihak pada rakyat kecil. “Hari Tani Nasional merupakan momentum progresif. Perubahan struktural terhadap kemiskinan petani hanya bisa dilakukan lewat kebijakan politik yang berpihak,” ucapnya.
Ia menegaskan kedaulatan pangan hanya dapat diwujudkan apabila seluruh elemen bangsa, terutama kepala daerah dan struktur partai, turun langsung menyelesaikan persoalan rakyat.
“Jika semangat ini konsisten dijalankan, kita akan mampu berdaulat di bidang pangan dan menyongsong masa depan yang lebih cerah,” pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR
