Pesawat Militer Bertumbangan, DPR Kritik Usia Alutista TNI

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 17 Juni 2020
Pesawat Militer Bertumbangan, DPR Kritik Usia Alutista TNI

Personel TNI Lanud Roesmin Nurjadin berjaga di dekat pesawat tempur TNI AU jenis Hawk 200 TT 0209 yang jatuh di permukiman warga di Desa Kubang Jaya, Kabupaten Kampar, Riau, Selasa (16/6). ANTARA/Rony

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menilai terjadinya sejumlah kecelakaan pesawat TNI harus dijadikan pelajaran serius. Menurut Sukamta, perlu ada peremajaan terhadap alutsista TNI mengingat maraknya pesawat yang 'bertumbangan'.

"Kita sangat perlu terus meng-ABG-kan.(meremajakan) alutsista kita. Harus akui ada alutsista kita yang berusia sudah tua meskipun masih dinyatakan layak terbang, apalagi ‘hanya’ untuk latihan misalnya," tegas Sukamta, dalam keteranganya di Jakarta, Rabu (17/6).

Baca Juga

Pesawat Tempur Hawk 0209 Jatuh, Menhan Prabowo Diminta Audit Alutsista TNI

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, pesawat milik TNI sudah beberapa kali jatuh. Awal tahun 2016 pesawat Tucano jatuh di Malang, kemudian akhir tahun 2016 pesawat Hercules C-130 juga jatuh di Wamena.

Lalu, Juni ini juga helikopter milik TNI AD jatuh di Kendal, menewaskan 4 orang. Ia mengatakan, evaluasi rutin harus terus dilakukan.

"Mungkin kita perlu buat standar baru yang tinggi atas kondisi kelayakan terbang pesawat alutsista. Jadi standar kelayakan yang ada sekarang dibuat lebih ketat lagi. Pesawat yang selama ini masih dikatakan layak terbang oleh standar lama, bisa jadi sudah tidak layak terbang menurut standar baru nanti," imbuh Sukamta.

Sukamta
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: dpr.go.id

engan begitu, hanya pesawat yang tergolong muda saja yang layak diterbangkan. "Ini lebih baik untuk keselamatan kita semua, bangsa ini," tegas Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, tahun 2020 ini bertepatan dengan mulai masuknya pada tahap Minimum Essential Force (MEF) ke-4, yaitu tahun 2020-2024.

Kejadian itu, kata Sukamta, sekaligus bisa menjadi momentum untuk terus mengevaluasi dan memperkuat alutsista. Dia mendorong agar industri pertahanan lebih ditingkatkan.

"Kita punya PT Dirgantara Indonesia yang bisa memproduksi pesawat, bahkan produknya sudah diekspor ke beberapa negara," ujar Sukamta.

Sukamta berharap, eemoga ke depan Indonesia bisa memenuhi sendiri kebutuhan alutsista dalam negeri secara dominan dan minim impor alutsista.

Baca Juga

Pesona Empat Pesawat Militer Legendaris di Museum Pusat Dirgantara TNI AU

"Sehingga kebutuhan anggarannya bisa ditekan dan dioptimalkan untuk dapat spesifikasi yang tinggi,” tutup Sukamta.

Seperti diketahui, kurang dari satu bulan dua buah pesawat militer milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) jatuh. Pada tanggal 6 Juni 2020 helikopter kepunyaan TNI AD jatuh di Kendal, Jawa tengah dan disusul pesawat tempur milik TNI AU jatuh di Kampar, Riau, pada Senin (15/6). (Knu)

#DPR RI #Alutsista #TNI AU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Indonesia
Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada pengemudi ini turun
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Korps diplomatik di Benua Biru tidak boleh bersikap pasif atau sekadar menunggu laporan jatuhnya korban dari kalangan WNI.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Indonesia
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Undang-Undang tentang PFFI tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pengadaan Rudal BrahMos
DPR belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai detail rencana pembelian sistem rudal tersebut. 

Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pengadaan Rudal BrahMos
Indonesia
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Gus Jazilul Fawaid meminta Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum pembenahan internal Polri, memperkuat profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Bagikan