Pesawat Tempur Hawk 0209 Jatuh, Menhan Prabowo Diminta Audit Alutsista TNI

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 15 Juni 2020
Pesawat Tempur Hawk 0209 Jatuh, Menhan Prabowo Diminta Audit Alutsista TNI

Pesawat TNI AU jatuh di daerah permukiman penduduk di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Senin (15/6/2020) pagi. (ANTARA/HO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem, Willy Aditya angkat suara terkait jatuhnya pesawat tempur Hawk 0209 TT yang jatuh di pemukiman warga di Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau pada Senin (15/6)

Ia mendesak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan audit seluruh alutsista yang dimiliki TNI. Willy menilai audit alutsista pertahanan penting dilakukan karena perkembangan ancaman pertahanan terus berubah dan dinamis dari tiap waktu.

Baca Juga

Warga Kira Anggota TNI-AU yang Keluar dari Pesawat Sedang Latihan Terjun Payung

“Kejadian berturut-turut ini harus mendapat perhatian serius,” kata Willy dalam keterangan resminya kepada wartawan, Senin (15/6).

Willy menekankan Kementerian Pertahanan perlu mengkaji kembali setiap alutsista yang digunakan guna membangun sistem pertahanan secara komprehensif.

Ia berharap persenjataan yang Indonesia miliki perlu disesuaikan dengan membaca dan melakukan analisis situasi perkembangan terkini ancaman pertahanan negara.

“Saya rasa DPR akan menyetujui penambahan anggaran alutsista jika audit komprehensif dilakukan termasuk hasil investigasi terhadap sejumlah kecelakaan alutsista. Jadi anggaran yang dikeluarkan itu akan punya dasar yang kuat,” kata dia.

enteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengunjungi Universitas Pertahanan (Unhan) di Kampus Sentul, Rabu (13/5). Foto: Humas Unhan
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengunjungi Universitas Pertahanan (Unhan) di Kampus Sentul, Rabu (13/5). Humas Unhan

Ia nenuturkan, menemukan penyebab jatuhnya pesawat dan heli ini penting agar dapat ditindakluti terhadap pesawat dan heli sejenis yang masih dimiliki.

“Kita masih memiliki banyak Hawk 200 dan MI-17 yang masih operasional. Maka menemukan penyebab kecelakaan sangat penting dan mendesak. Kalau perlu di grounded dahulu pesawat dan heli dari jenis yang mengalami kecelakaan sampai ada kepastian penyebabnya,” kata Willy

Willy menyampaikan perlu ada revitalisasi terhadap program jaminan asuransi untuk para anggota TNI, pensiunan, dan anggota keluarganya.

Menurut dia, Asabri yang beberapa waktu lalu dihebohkan dengan adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan dana perlu direvitalisasi agar menghadirkan jaminan layanan terbaik bagi TNI.

Willy menilai Asabri memiliki layanan yang cukup lengkap seperti BPJS ditambah perumahan hingga pinjaman polis. Namun, nasib ahli waris yang ditinggalkan cukup menyedihkan. Bantuan pendidikan yang diberikan sebesar Rp15 juta kepada ahli waris dinilai sangat kecil nilainya.

"Begitu juga dengan santunan kematian yang hanya Rp17 Juta. Tidak cukup itu semua. Kemenhan dan TNI perlu mencari mekanisme terbaik agar para prajurit bisa konsentrasi bertugas tanpa takut jika terjadi sesuatu terhadap keluarganya jika mereka gugur di medan tugas,” ungkap dia.

Legislator Dapil Jatim XI ini meminta Kemenhan dan TNI juga memperhatikan sumber daya manusia selain berkenaan dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Baca Juga

Dramatis! Pilot TNI-AU Melontarkan Diri ke Udara Saat Kecelakaan Pesawat

“Kita perlu alutsista yang kuat, sama seperti kita perlu para prajurit yang bekerja dengan rasa aman dan nyaman. Karena dengan rasa aman dan nyaman inilah para prajurit bisa bekerja dengan penuh komitmen, dedikasi dan prestasi,” ujar dia.

Pada Sabtu, 6 Juni 2020, Heli milik TNI AD dengan nomor registrasi HA 5141 jatuh di Kendal, Jawa Tengah. Kecelakaan ini menyebabkan empat awak heli meninggal, sedangkan lima orang lainnya luka-luka dan sudah dilarikan ke rumah sakit. (Knu)

#DPR RI #Prabowo Subianto #TNI AU
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Perintahkan Semua Kantor Desa Diaudit, Menkeu Purbaya Didemo Para Kades
Presiden RI, Prabowo Subianto. memerintahkan semua kantor desa diaudit. Menkeu Purbaya pun didemo oleh para kades.
Soffi Amira - Kamis, 25 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Perintahkan Semua Kantor Desa Diaudit, Menkeu Purbaya Didemo Para Kades
Indonesia
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, Satgas PKH akan terus melawan penyimpangan yang berlangsung lama.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Indonesia
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Nilai TKA matematika dan bahasa Inggris rendah, DPR pun meminta evaluasi total. Sebab, capaian nilai keduanya berada di level yang mengkhawatirkan.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun
Satgas PKH berhasil merebut kembali 4 juta hektare hutan ilegal. 20 perusahaan sawit dan satu tambang didenda Rp 2,34 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun
Indonesia
Kejagung Selamatkan Rp 6,6 Triliun, Prabowo: Bisa Bangun 100 Ribu Rumah untuk Korban Bencana
Kejagung berhasil menyelamatkan Rp 6,6 triliun. Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, uang itu bisa membangun 100 ribu rumah untuk korban bencana.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Kejagung Selamatkan Rp 6,6 Triliun, Prabowo: Bisa Bangun 100 Ribu Rumah untuk Korban Bencana
Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Anggota Komisi I DPR juga mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomasi secara tepat dan terukur agar kasus tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
Viral Video Bantuan ke Sumatera Berupa Kotak Kosong, Begini Penjelasan TNI
Letkol Supriyanto menjelaskan secara detail spesifikasi kotak yang digunakan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Viral Video Bantuan ke Sumatera Berupa Kotak Kosong, Begini Penjelasan TNI
Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Bagikan