Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - 1 jam, 32 menit lalu
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua

Personel Koops TNI Habema saat mengevakuasi jenazah pilot berkebangsaan Amerika Serikat yang ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Balinggama, Kabupaten Yahukimo. ANTARA/HO/Dok Koops Habema

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pesawat sipil milik maskapai Associated Mission Aviation (AMA) dilaporkan diserang dan dibakar sesaat setelah mendarat di Lapangan Terbang Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam insiden tersebut, pilot pesawat, Nicholas F. Goselin, meninggal dunia.

Peristiwa ini mendapat perhatian dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Fauqi Hapidekso. Ia mengutuk pembunuhan pilot sipil tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang merampas hak hidup warga sipil.

Fauqi juga mendesak pemerintah dan aparat keamanan segera mengambil langkah taktis untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sipil di wilayah rawan konflik di Papua.

"Kami prihatin atas aksi pembakaran pesawat yang menyebabkan pilot meninggal dunia. Kami meminta pemerintah memastikan keamanan dan keselamatan warga sipil di daerah konflik Papua. Jangan sampai ada lagi korban sipil akibat konflik yang terus berlangsung. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama," ujar Fauqi Hapidekso di Jakarta, Jumat (3/7).

Baca juga:

Koops TNI Evakuasi Jenazah Pilot Pesawat AMA Warga AS Ditembak KKB Papua

Penerbangan Perintis Dinilai Vital bagi Masyarakat Pedalaman

Fauqi mengingatkan, serangan terhadap penerbangan perintis sipil dapat menimbulkan dampak besar bagi masyarakat di wilayah pedalaman Papua.

Selama ini, maskapai perintis seperti AMA berperan menyalurkan logistik bahan pokok, mendistribusikan obat-obatan, serta mengangkut tenaga kesehatan dan guru ke daerah-daerah yang belum memiliki akses transportasi darat.

Keamanan penerbangan perintis harus dijamin. Jika ancaman terhadap pesawat sipil terus terjadi, masyarakat di pedalaman Papua akan kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, distribusi logistik, serta berbagai kebutuhan dasar yang menjadi hajat hidup mereka,

Anggota Komisi XIII DPR RI, Fauqi Hapidekso.

Minta Investigasi Menyeluruh dan Pengamanan Diperkuat

Legislator asal Jawa Tengah itu juga meminta dilakukan investigasi secara menyeluruh atas insiden tersebut.

Menurutnya, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, TNI-Polri, dan pemerintah daerah guna meningkatkan perlindungan di kawasan rawan, termasuk memperkuat pengamanan di setiap lapangan terbang perintis.

Baca juga:

Polisi Kejar Pelaku Pembakaran Pesawat yang Dipiloti WNA Amerika Serikat di Papua

Fauqi menegaskan, langkah tersebut penting untuk melindungi pekerja kemanusiaan, tenaga kesehatan, guru, serta masyarakat sipil yang beraktivitas di wilayah pedalaman Papua.

"Kita harus mencegah bertambahnya korban sipil. Penegakan hukum yang tegas serta koordinasi yang kuat sangat diperlukan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi dan masyarakat sipil dapat menjalani kehidupan dengan aman," pungkasnya. (Pon)

#Papua Pegunungan #Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #DPR RI #Pesawat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 32 menit lalu
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - 2 jam, 45 menit lalu
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Indonesia
Polisi Kejar Pelaku Pembakaran Pesawat yang Dipiloti WNA Amerika Serikat di Papua
Satgas Ops Damai Cartenz segera melakukan investigasi awal serta berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk memastikan kebenaran peristiwa tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Polisi Kejar Pelaku Pembakaran Pesawat yang Dipiloti WNA Amerika Serikat di Papua
Indonesia
Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada pengemudi ini turun
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Indonesia
Koops TNI Evakuasi Jenazah Pilot Pesawat AMA Warga AS Ditembak KKB Papua
Pesawat nahas tersebut sebelumnya terbang dari Wamena menuju Balinggama dengan membawa penumpang, kata Wirya yang dihubungi dari Jayapura.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Koops TNI Evakuasi Jenazah Pilot Pesawat AMA Warga AS Ditembak KKB Papua
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Korps diplomatik di Benua Biru tidak boleh bersikap pasif atau sekadar menunggu laporan jatuhnya korban dari kalangan WNI.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Indonesia
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Undang-Undang tentang PFFI tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pengadaan Rudal BrahMos
DPR belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai detail rencana pembelian sistem rudal tersebut. 

Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pengadaan Rudal BrahMos
Bagikan