Zulfikar Sy
MerahPutih.Com - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli angkat bicara terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang stagnan di angka 5 persen selama Presiden Jokowi memimpin Indonesia. Hal tersebut, kata Rizal, akibat Indonesia menerapkan model ekonomi tergantung pada utang.
"Saya menilai formula yang dilakukan pemerintah untuk perekonomian di Indonesia kurang tepat. Selama ini, Indonesia menyelesaikan persoalan ekonominya dengan utang," ujar Rizal saat ditemui d Kampus IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/11).
Baca Juga:
Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen, Jokowi: Sudah Bagus Dibanding Negara-Negara Lain
Rizal mengungkapkan, model ekonomi tergantung pada utang memang disarankan oleh Bank Dunia. Bahkan, negara-negara di Amerika Latin menjadikan utang untuk membangun ekonomi.
"Model ekonomi tergantung pada utang awalnya memang bagus, tapi harus direm. Kalau tidak utangnya akan kebanyakan,” papar Rizal yang juga mantan Menko Bidang Kemaritiman kabinet Jokowi periode pertama ini.
Rizal mencontohkan negara seperti Jepang dan Tiongkok lebih mengandalkan industrialisasi ekspor dalam membangun ekonomi. Alhasil, kedua negara ini tidak membebani rakyatnya dengan menaikkan pajak untuk melunasi utang.
"Data pendapatan pajak tahun ini hanya 82-85 persen. Pendapatan ini di bawah target nasional dan kurang 15 persen. Melihat fakta itu, negara mencari utang lagi untuk menutup bunga lebih tinggi," kata dia.
Baca Juga:
Kritisi Kenaikan, Rizal Ramli Usul BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Digabung
Kupon utang Indonesia pada bank dunia, lanjut dia, sudah mencapai 8,34 persen. Kalau angkanya lebih tinggi akan membuat negara tidak berminat untuk investasi ataupun membeli surat utang Indonesia.
"Surat utang yang diterbitkan oleh Indonesia, bunganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang ratingnya di bawah Indonesia. Ya harusnya kupon hutang ini bunganya lebih murah 1 persen di bawah negara-negara berkembang seperti Filipina, Thailand dan Vietnam," tutur dia.
Ia menyarankan pada pemerintah, kalau ingin meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak, kenaikan pajak harus dibebankan khusus untuk pengusaha besar, di antaranya bos sawit, pertambangan, ataupun batu bara.
"Masak pedagang pempek keliling ditarik pajak. Tidak masuk akal membebani pajak pada pengusaha kecil. Masih banyak pengemplang pajak dibiarkan saja tidak diseret pengadilan. Ini jadi catatan kabinet baru kepemimpinan Jokowi kedua," tutup dia. (Ism)
Baca Juga:
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat, Pemerintah Diminta Kerja Lebih Serius
