Andika Pratama
MerahPutih.com - Jelang Pemilu 2024, Bawaslu bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkomitmen memperkuat pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Untuk mempermudah sarana pengaduan masyarakat soal ketidaknetralan ASN, kedua institusi itu meluncurkan aplikasi SIAPNET (Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN).
Baca Juga
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap dengan adanya kerja sama kedua belah pihak, potensi pelanggaran aparatur sipil negara dapat diantisipasi sejak dini.
“Bawaslu dan KASN bersepakat untuk mengembangkan SIAPNET untuk memfasilitasi pengaduan pelanggaran netralitas ASN yang bersumber dari Bawaslu kepada KASN,” ungkap Bagja di Jakarta, Rabu (1/2).
Bagja meyakini, aplikasi ini akan meningkatkan akurasi dan validitas data tentang jumlah pelanggaran netralitas, ketgori jenis pelanggaran, kategori jabatan ASN terlapor, jumlah rekomendasi dan tindak lanjutnya.
“Kami (Bawaslu) sangat mengharapkan bahwa penguatan kerja sama ini akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas pengawasan kedua lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing” jelas Bagja.
Baca Juga
Bawaslu Bersama Kominfo akan Hapus Konten Negatif di Media Sosial saat Pemilu 2024
Ketua KASN Agus Pramusinto mengakui tingginya potensi pelanggaran ASN.
Ia menuturkan selama Pilkada Serentak 2020, terdapat 2034 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sebanyak 1.596 ASN atau 78,5 persen di antaranya, terbukti melanggar netralitas.
Atas temuan tersebut, KASN pun telah memberikan rekomendasi sanksi di mana sejumlah 1.413 ASN (88,5 persen) telah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).
Berdasarkan data ini, Agus meyakini kerja sama antara Bawaslu dan KASN perlu diperkuat dan meningkatkan efektivitas.
"Dalam mewujudkan efisiensi pengawasan netralitas ASN, dibutuhkan kolaborasi yang aktif dan solid antara KASN dan Bawaslu," jelas Agus.
Agus berharap dengan terlaksananya kolaborasi antara Bawaslu dan KASN dapat mempermudah kerja-kerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024 serta menghadirkan ASN yang netral.
“Kami berharap dengan ini netralitas ASN dapat terlaksana sebagaimana yang telah diamanatkan UU no 5 tahun 2014,” kata Agus. (Knu)
Baca Juga
Bawaslu Matangkan Modul Pembekalan untuk Pengawas Pemilu di Luar Negeri
