Andika Pratama
MeraPutih.com - Massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI, Rabu (25/1). Polisi melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar DPR.
"Alih Arus sekitaran DPR/MPR RI dalam rangka Penyampaian Pendapat pada hari Rabu 25 Januari 2023," tulis TMC Polda Metro Jaya yang dikutip dari laman akun Instagram @TMCPoldaMetro.
Baca Juga
Kemenkumham Sambut Positif Usulan Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa
Dalam unggahan yang sama, polisi juga mengimbau agar para pengendara menghindari ruas jalan sekitar lokasi demo.
Hal ini disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjebak kemacetan.
"Diimbau bagi pengendara dari arah Cawang yang akan menuju Slipi untuk menghindari Jl. Gatot Subroto depan MPR/DPR untuk menghidari kemacetan," tambahnya.
Baca Juga
Berikut daftar pengalihan lalu lintasnya:
1. Arus dari Jalan Gatot Subroto Arah gedung DPR-MPR di belokkan kiri ke Jalan Gerbang Pemuda.
2. Arus dari Jalan Gerbrang Pemuda arah gedung DPR-MPR diputar balik di kolong layang layang Farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda.
3. Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di Offramp Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang.
4. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gelora diluruskan Jalan Tentara Pelajar.
5. Arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika diluruskan ke Jalan Gelora.
6. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelok ke kiri Jalan Asia Afrika.
7. Arus lalu lintas dari arah Slipi menuju Jalan Gerbang Pemuda ditutup diluruskan arah Semanggi.
8. Apabila terjadi kepadatan bus di pintu 10 yang akan parkir di GBK, maka sebelum Simpang Susun Semanggi dibelokkan ke kiri arah Bundaran Senayan dan diarahkan masuk melalui Pintu 7 GBK.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan, pihaknya telah menerjunkan sebanyak 1.713 personel untuk bantu kegiatan penyampaian pendapat
Ia mengimbau massa agar tetap tertib saat dilakukan unjuk rasa. Mengingat demonstrasi tersebut dilakukan saat akitivitas jam kerja.
"Imbauan agar tertib dan menghargai juga hak-hak masyarakat secara umum khusunya pengguna jalan umum lainnya untuk bisa menjalankan aktivitasnya hari ini," tandasnya.
Massa dari elemen kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun. Mereka meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Knu)
Baca Juga
DPR Desak Kepolisian Usut Tuntas Bentrokan Berdarah di PT GNI
