Penunjukkan Reinhard Silitonga jadi Ditjen PAS Diduga untuk 'Muluskan' Asimilasi Napi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 05 Mei 2020
Penunjukkan Reinhard Silitonga jadi Ditjen PAS Diduga untuk 'Muluskan' Asimilasi Napi

Suasana pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Senin (4/5/2020) (ANTARA/Ho-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat Kepolisian Neta S Pane menduga, ditunjukknya Irjen Reinhard Silitonga sebagai Dirjen Permasyarakatan untuk mempermulus program pemerintah untuk asimilasi para napi.

Neta melanjutkan, ia membawa tugas berat karena Menkumham Yasonna Laoly memintanya melanjutkan program asimilasi yang disebut kontroversial itu.

Baca Juga

Soal Napi Beli Tiket Asimilasi Rp5 Juta, Yasonna: Terbukti Pungli Saya Pecat

"Sebab napi yang diasimilasi ternyata berulah membuat kejahatan baru. Jika Reinhard melanjutkan program itu tentunya ia harus membangun kordinasi dengan Polri agar napi yamg diasimilasi itu bisa dikendalikan dan dipantau agar tak berulah lagi;" kata Neta kepada MerahPutih.com di Jakarta, Selasa (5/5).

Ia melanjutkan, Reinhard juga membawa tugas berat bagaimana mengendalikan apas dari para pengedar narkoba yang selama ini memanfaatkan lengahnya pengawasan.

"Dengan posisinya sebagai Polri, diharapkan lebih ada sanksi tegas bagi para bandar yang kerap memanfaatkan kelengahan petugas Lapas," jelas Neta.

Irjen Reinhard Silitonga
Irjen Reinhard Silitonga

Namun, Presidium Indonesia Police Watch ini menyebut, masuknya jenderal polisi di Kemenkumham tak lebih dari pengakomodasian pemerintahan Jokowi terhadap keberadaan jenderal polisi di pemerintahannya.

Baca Juga

Komisi III Dukung Polisi Tembak Mati Napi Asimilasi yang Kembali Berulah

"Saat ini polri dalam dilema kebanyakan jenderal. Akibatnya polri melirik dan bermanuver ke luar institusi sehingga jenderal bisa ditempatkan di luar struktur, antara lain ke departemen dan lembaga sipil lainnya;" terang Neta.

Seperti diketahui, setelah dimutasikan oleh Kapolri pada 1 Mei lalu untuk penugasan di Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Inspektur Jenderal (Irjen) Reinhard Silitonga kini resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan.

Menkumham Yasonna Laoly melantik Reinhard sebagai Dirjen Pemasyarakatan yang baru, Senin (4/5). Reinhard menggantikan Sri Puguh Budi Utami yang dimutasi menjadi Kepala Badan Diklat Kemenkumham.

Yasonna mengatakan, salah satu tugas Reinhard sebagai Dirjen Pemasyarakatan adalah menyelesaikan permasalahan narkoba di dalam lapas dan rutan.

Baca Juga

Menteri Yasonna Harus Bertanggungjawab Terkait Napi Beli Tiket Asimilasi Rp5 Juta

"Saya minta Saudara betul-betul memberikan perhatian yang sangat serius menangani narkoba, membersihkan lapas dari perbuatan-perbuatan tercela," kata Yasonna, saat memberikan sambutan.

Yasonna mengungkapkan, ia menunjuk Reinhard sebagai Dirjen Pemasyarakatan karena pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba di Polda Sumatera Utara dan Polda Jawa Tengah. (Knu)

#Neta S Pane #IPW
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai
IPW mengapresiasi langkah tegas TNI-Polri. Masyarakat diminta untuk menyampaikan aspirasi dengan cara damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai
Indonesia
Mobil Brimob Pelindas Ojol Affan Kurniawan hingga Tewas Bergerak Ugal-ugalan dan ‘Tanpa Komando’, Pengamat: Ini Pidana Berat!
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai, pengejaran oleh rantis Brimob hingga melindas pengemudi ojek online adalah pelanggaran prosedur.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Agustus 2025
Mobil Brimob Pelindas Ojol Affan Kurniawan hingga Tewas Bergerak Ugal-ugalan dan ‘Tanpa Komando’, Pengamat: Ini Pidana Berat!
Indonesia
Desak Presiden Prabowo Cabut Perpres 66/2025, IPW: Bertentangan dengan Aturan dan Isi UUD 1945
Menurut Ketua IPW Sugen Teguh, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Perpres adalah aturan yang berada di bawah UUD 45 dan UU sehingga Perpres harus mengacu pada Konstitusi atau UU sebagai alat kontrol atas kewenangan Presiden dalam membentuk Perpres.
Frengky Aruan - Senin, 26 Mei 2025
Desak Presiden Prabowo Cabut Perpres 66/2025, IPW: Bertentangan dengan Aturan dan Isi UUD 1945
Indonesia
Kasus Pagar Laut Mandek, Kejagung dan Polri Diminta Hilangkan Ego Sektoral
Menurut Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, publik menunggu bagaimana ending dari kasus pagar laut.
Frengky Aruan - Jumat, 25 April 2025
Kasus Pagar Laut Mandek, Kejagung dan Polri Diminta Hilangkan Ego Sektoral
Indonesia
Penetapan Tersangka Dirut Jak TV Dinilai Bertentangan dengan Kebebasan Pers
Pengamat kepolisian melihat penetapan tersangka terhadap jurnalis Jak TV adalah tindakan tak tepat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
Penetapan Tersangka Dirut Jak TV Dinilai Bertentangan dengan Kebebasan Pers
Indonesia
Terkait Kasus Asusila dan Narkoba Eks Kapolres Ngada, IPW Beri Catatan untuk Polri
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyoroti kasus dugaan asusila dan narkoba oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.
Frengky Aruan - Jumat, 14 Maret 2025
Terkait Kasus Asusila dan Narkoba Eks Kapolres Ngada, IPW Beri Catatan untuk Polri
Indonesia
Kasus Pemerasan Penonton DWP oleh Oknum Polisi Masuk Pidana Korupsi, Ada Potensi TPPU
Menurut pengamat, pemerasan dalam jabatan ini bisa didalami modus, motif serta aliran dana kepada pihak lain lewat proses pemeriksaan pidana
Frengky Aruan - Senin, 06 Januari 2025
Kasus Pemerasan Penonton DWP oleh Oknum Polisi Masuk Pidana Korupsi, Ada Potensi TPPU
Indonesia
IPW Duga Polisi Sudah Pegang Bukti Awal Keterlibatan Budi Arie
Budi Arie adalah Ketua Tim Pencegahan daripada Keppres Nomor 21
Angga Yudha Pratama - Jumat, 20 Desember 2024
IPW Duga Polisi Sudah Pegang Bukti Awal Keterlibatan Budi Arie
Indonesia
Kapolri Diminta Bentuk Timsus Selidiki Dugaan Perkara BBM Ilegal di NTT
Ipda Rudy Soik terlibat dalam pengungkapan kasus dugaan mafia BBM yang diduga melibatkan sejumlah pihak berpengaruh di NTT
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Oktober 2024
Kapolri Diminta Bentuk Timsus Selidiki Dugaan Perkara BBM Ilegal di NTT
Indonesia
IPW Desak Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Pesawat MA60, Bisa Jadi Kado untuk Indonesia
Menurut IPW, kasus dugaan korupsi di tubuh Merpati Air ini layak ditindaklanjuti, sehingga citra Kejagung di mata masyarakat semakin positif.
Frengky Aruan - Jumat, 04 Oktober 2024
IPW Desak Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Pesawat MA60, Bisa Jadi Kado untuk Indonesia
Bagikan