Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 04 Maret 2022
Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over

Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh. ANTARA/HO

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi terus bergulir. Namun, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yakin usulan penundaan pemilu sudah tamat alias game over.

Pernyataan usulan penundaan Pemilu 2024 segera berakhir disampaikan Surya Paloh saat pembukaan rapat koordinasi wilayah Partai Nasdem Sumatera Utara di Jalan Prof HM Yamin, Medan. Ia menilai isu penundaan Pemilu merupakan hal yang tidak menarik.

Baca Juga

Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda 1-2 Tahun, Bakal Disampaikan ke Jokowi

"Nasdem mampu memprediksikannya, sebelum sampai situ, game is over (berakhir). Untuk apa kita buang energi kepada hal hal itu, banyak hal lain yang harus jadi konsern kita bersama," kata Paloh dikutip Antara, Jumat (4/3).

Orang nomor satu di NasDem itu tidak yakin ada yang bisa membawa isu tersebut ke sidang MPR RI. Menurutnya, hanya amandemen undang-undang yang bisa dilakukan jika penundaan pemilu itu terealisasi.

"penundaan Pemilu bisa dilakukan ketika undang-undang diamandemen. Tidak bisa hanya dengan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang," tegasnya.

Ketika penundaan Pemilu diputuskan melalui perppu, Paloh menilai hal itu sangat berbahaya dan bisa menjerumuskan pemerintah saat ini.

Sebagai informasi, ada tiga fraksi DPR RI yang mendukung penundaan Pemilu 2024. Ketiga fraksi tersebut yakni Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara yang menolak pemilu ditunda ada enam fraksi. Dari partai koalisi yakni PDIP, Gerindra, NasDem, dan PPP, sedangkan dari oposisi ada Partai Demokrat dan PKS.

Baca Juga

Partai Partai Anyar Tolak Penundaan Pemilu 2024

Usulan Pemilu 2024 ditunda dilemparkan oleh Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. Penundaan Pemilu bakal bermuara pada perpanjangan masa Presiden Jokowi.

Berikut peta kekuatan jika dilihat dari kursi koalisi partai di DPR:

Koalisi Setuju Pemilu Ditunda:

- Partai Golkar: 85 kursi

- PKB: 58 kursi

- PAN: 44 kursi

- Total: 187 kursi

Koalisi Tidak Setuju:

- PDIP: 128 kursi

- Partai Gerindra: 78 kursi

- Partai NasDem: 59 kursi

- PPP: 19 kursi

- Total: 284 kursi

Oposisi Tak Setuju:

- Demokrat: 54 kursi

- PKS: 50 kursi

- Total: 104 kursi

Dengan demikian, jumlah kursi di DPR yang menolak penundaan Pemilu 2024 menjadi 388 kursi, jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pendukung penundaan. (*)

Baca Juga

Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pemilu 2024 Ditunda

#Pemilu #Pilpres #DPR RI #Partai Politik #Partai Nasdem
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Indonesia
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Ia juga mendukung tambahan anggaran Kemendikdasmen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Ahli embrio transfer manusia, ahli embrio transfer hewan, bersatu, membuat contoh perbaikan genetik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Indonesia
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Jika DPR mengambil alih, DPR harus menyusun draf rancangan dan menggelar serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Indonesia
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Jika hal ini terjadi, DPR harus segera menggelar RDPU
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Indonesia
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Beras impor layak konsumsi harus segera dikeluarkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Indonesia
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Rusdi Masse adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2019-2024 dari Dapil Sulawesi Selatan III.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Bagikan