Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 04 Maret 2022
Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over

Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh. ANTARA/HO

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi terus bergulir. Namun, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yakin usulan penundaan pemilu sudah tamat alias game over.

Pernyataan usulan penundaan Pemilu 2024 segera berakhir disampaikan Surya Paloh saat pembukaan rapat koordinasi wilayah Partai Nasdem Sumatera Utara di Jalan Prof HM Yamin, Medan. Ia menilai isu penundaan Pemilu merupakan hal yang tidak menarik.

Baca Juga

Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda 1-2 Tahun, Bakal Disampaikan ke Jokowi

"Nasdem mampu memprediksikannya, sebelum sampai situ, game is over (berakhir). Untuk apa kita buang energi kepada hal hal itu, banyak hal lain yang harus jadi konsern kita bersama," kata Paloh dikutip Antara, Jumat (4/3).

Orang nomor satu di NasDem itu tidak yakin ada yang bisa membawa isu tersebut ke sidang MPR RI. Menurutnya, hanya amandemen undang-undang yang bisa dilakukan jika penundaan pemilu itu terealisasi.

"penundaan Pemilu bisa dilakukan ketika undang-undang diamandemen. Tidak bisa hanya dengan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang," tegasnya.

Ketika penundaan Pemilu diputuskan melalui perppu, Paloh menilai hal itu sangat berbahaya dan bisa menjerumuskan pemerintah saat ini.

Sebagai informasi, ada tiga fraksi DPR RI yang mendukung penundaan Pemilu 2024. Ketiga fraksi tersebut yakni Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara yang menolak pemilu ditunda ada enam fraksi. Dari partai koalisi yakni PDIP, Gerindra, NasDem, dan PPP, sedangkan dari oposisi ada Partai Demokrat dan PKS.

Baca Juga

Partai Partai Anyar Tolak Penundaan Pemilu 2024

Usulan Pemilu 2024 ditunda dilemparkan oleh Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. Penundaan Pemilu bakal bermuara pada perpanjangan masa Presiden Jokowi.

Berikut peta kekuatan jika dilihat dari kursi koalisi partai di DPR:

Koalisi Setuju Pemilu Ditunda:

- Partai Golkar: 85 kursi

- PKB: 58 kursi

- PAN: 44 kursi

- Total: 187 kursi

Koalisi Tidak Setuju:

- PDIP: 128 kursi

- Partai Gerindra: 78 kursi

- Partai NasDem: 59 kursi

- PPP: 19 kursi

- Total: 284 kursi

Oposisi Tak Setuju:

- Demokrat: 54 kursi

- PKS: 50 kursi

- Total: 104 kursi

Dengan demikian, jumlah kursi di DPR yang menolak penundaan Pemilu 2024 menjadi 388 kursi, jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pendukung penundaan. (*)

Baca Juga

Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pemilu 2024 Ditunda

#Pemilu #Pilpres #DPR RI #Partai Politik #Partai Nasdem
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Update hasil pemilu AS terbaru hari ini! Partai Demokrat diproyeksikan sukses menyapu bersih mayoritas kursi DPR dan Senat. Simak data lengkap kehancuran benteng Republik di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Bagikan