Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 04 Maret 2022
Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over

Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh. ANTARA/HO

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi terus bergulir. Namun, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yakin usulan penundaan pemilu sudah tamat alias game over.

Pernyataan usulan penundaan Pemilu 2024 segera berakhir disampaikan Surya Paloh saat pembukaan rapat koordinasi wilayah Partai Nasdem Sumatera Utara di Jalan Prof HM Yamin, Medan. Ia menilai isu penundaan Pemilu merupakan hal yang tidak menarik.

Baca Juga

Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda 1-2 Tahun, Bakal Disampaikan ke Jokowi

"Nasdem mampu memprediksikannya, sebelum sampai situ, game is over (berakhir). Untuk apa kita buang energi kepada hal hal itu, banyak hal lain yang harus jadi konsern kita bersama," kata Paloh dikutip Antara, Jumat (4/3).

Orang nomor satu di NasDem itu tidak yakin ada yang bisa membawa isu tersebut ke sidang MPR RI. Menurutnya, hanya amandemen undang-undang yang bisa dilakukan jika penundaan pemilu itu terealisasi.

"penundaan Pemilu bisa dilakukan ketika undang-undang diamandemen. Tidak bisa hanya dengan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang," tegasnya.

Ketika penundaan Pemilu diputuskan melalui perppu, Paloh menilai hal itu sangat berbahaya dan bisa menjerumuskan pemerintah saat ini.

Sebagai informasi, ada tiga fraksi DPR RI yang mendukung penundaan Pemilu 2024. Ketiga fraksi tersebut yakni Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara yang menolak pemilu ditunda ada enam fraksi. Dari partai koalisi yakni PDIP, Gerindra, NasDem, dan PPP, sedangkan dari oposisi ada Partai Demokrat dan PKS.

Baca Juga

Partai Partai Anyar Tolak Penundaan Pemilu 2024

Usulan Pemilu 2024 ditunda dilemparkan oleh Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. Penundaan Pemilu bakal bermuara pada perpanjangan masa Presiden Jokowi.

Berikut peta kekuatan jika dilihat dari kursi koalisi partai di DPR:

Koalisi Setuju Pemilu Ditunda:

- Partai Golkar: 85 kursi

- PKB: 58 kursi

- PAN: 44 kursi

- Total: 187 kursi

Koalisi Tidak Setuju:

- PDIP: 128 kursi

- Partai Gerindra: 78 kursi

- Partai NasDem: 59 kursi

- PPP: 19 kursi

- Total: 284 kursi

Oposisi Tak Setuju:

- Demokrat: 54 kursi

- PKS: 50 kursi

- Total: 104 kursi

Dengan demikian, jumlah kursi di DPR yang menolak penundaan Pemilu 2024 menjadi 388 kursi, jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pendukung penundaan. (*)

Baca Juga

Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pemilu 2024 Ditunda

#Pemilu #Pilpres #DPR RI #Partai Politik #Partai Nasdem
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Bagikan