Partai Partai Anyar Tolak Penundaan Pemilu 2024

MerahPutih.com - Partai partai anyar yang sedang dalam proses berjuang untuk dapat tiket dalam pemilu 2024, menyuarakan penolakannya atas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo.

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dan Partai Buruh, lalu Partai Kebangkitan Nusantara tegas menolak usulan dari beberapa pimpinan partai politik yang ingin menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena itu melanggar konstitusi negara dan merusak praktik demokrasi di Indonesia.

Baca Juga:

Pemerintah Diimbau Fokus Kontrol Harga Pangan, Ketimbang Urusi Isu Tunda Pemilu

Ketua Umum DPP PRIMA Agus Jabo Priyono menilai usulan itu muncul dari ambisi segelintir pimpinan partai politik yang tidak siap menghadapi Pemilu 2024.

"Usulan menunda Pemilu karena kepentingan partai tersebut yang tidak siap bertarung di 2024 karena elektabilitas calon presiden mereka rendah," kata Agus Jabo.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, pihaknya akan melawan usulan menunda Pemilu 2024 melalui aksi-aksi yang konstitusional.

Partai Buruh dalam waktu dekat akan berkirim surat ke MPR, DPR, KPU, dan Presiden RI Joko Widodo, meminta pihak-pihak tersebut tidak membicarakan, mendiskusikan, bahkan menindaklanjuti usulan tersebut.

Ia mengingatkan, para pimpinan politik yang mengusulkan penundaan Pemilu, bahwa Presiden Joko Widodo secara terbuka telah menolak adanya penambahan masa jabatan dan perubahan konstitusi demi menambah masa jabatan.

Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (Ketum Pimnas PKN) Gede Pasek Suardika mengajak masyarakat untuk menaati konstitusi terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

"PKN meminta semua pihak menaati konstitusi negara dalam berdemokrasi. Jangan hanya kalkulasi keuntungan kekuasaan semata yang dilihat," kata Gede Pasek Suardika (GPS).

Ia menjelaskan, PKN akan selalu tegak lurus dengan ketentuan dalam konstitusi negara.

"Satu jengkal langkah pun, parpol sebagai pranata penting demokrasi harus ikuti konstitusi negara. Jangan malah menjadi contoh pelanggar konstitusi," kata mantan anggota DPR dan DPD RI tersebut. (Pon)

Baca Juga:

'Tangan Kanan' Prabowo Beberkan Alasan Gerindra Tolak Penundaan Pemilu