Pemerintah Diimbau Fokus Kontrol Harga Pangan, Ketimbang Urusi Isu Tunda Pemilu


Pedagang daging.(Foto: Antara)
MerahPutih.com - Bulan Ramadan sebentar lagi, tetapi saat ini masyarakat tengah dilanda kelangkaan sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng, daging sapi, hingga kedelai. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto memprediksi kelangkaan bahan pokok akan semakin parah jika tidak segera ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mulyanto menyatakan pengendalian harga bahan pokok jelang bulan puasa dan lebaran diharapkan jadi fokus pemerintah ketimbang merespons isu-isu lain yang dianggap kurang krusial, salah satunya tentang wacana penundaan Pemilu Legislatif dan Presiden 2024 mendatang. "Pemerintah lebih baik fokus urus harga kebutuhan pokok yang terus naik," kata dia, dalam keterangan persnya, Rabu (2/3).
Baca Juga:
Benarkah PPKM akan Diperketat Saat Ramadan? Begini Jawaban KSP
Menurut Mulyanto, isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf serta rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tak mendesak dilakukan.
"Tolong Pemerintah fokus pada hal-hal produktif dalam menyelesaiakan masalah-masalah konkret masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang belum tuntas dan kasus positif harian varian Omicron masih tinggi," tutur politikus PKS itu.

Lebih jauh, Mulyanto menilai isu-isu politik yang berkembang tak etis untuk dibahas. Pemerintah, lanjut dia, lebih baik mengerjakan hal yang bermanfaat bagi rakyat daripada mengeluarkan pernyataan yang bikin gaduh masyarakat
"Terlalu mewah di tengah kondisi sulit masyarakat seperti sekarang ini, penguasa politik malah egois berpikir untuk memperpanjang kursi kekuasaannya," ujarnya.
Apalagi, kata Mulyanto, selain minyak goreng, kedelai dan daging sapi yang telah naik terlebih dahulu, baru-baru ini Pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi. Bahkan, LPG non subsidi mengalami kenaikan dua kali, tanggal 25 Desember 2021 dan 28 Februari 2022, hanya berselang dua bulan.
"Pemerintah dan elit politik untuk fokus dalam rangka mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang bulan Ramadan 2022 ini," tutup kader partai oposisi pemerintah itu. (Knu)
Baca Juga:
Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan 2 April 2022
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat

Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada

Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029

PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat

10 Ribu Kader Diklaim Sudah Piih Calon Ketua Umum PSI

Kaesang Daftar Jadi Caketum PSI, Sebut Jokowi Tidak Ikut Terlibat hingga Ada Tokoh Besar yang Gabung

PKS Siap Transformasi Jadi Partai Lebih Inklusif dan Libatkan Generasi Muda
