'Tangan Kanan' Prabowo Beberkan Alasan Gerindra Tolak Penundaan Pemilu
Ilustrasi. Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto
MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disuarakan sejumlah petinggi partai politik. Mereka mengungkapkan berbagai macama alasan agar Pemilu ditunda.
Terkait usulan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono menegaskan, partainya tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga
Perintah Surya Paloh: Semua Kader NasDem Tolak Penundaan Pemilu
'Tangan kanan' Prabowo Subianto ini membeberkan sejumlah alasan partainya menolak penundaan Pemilu. Pertama, kata Sugiono, Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional.
"UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara LUBER dan JURDIL setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita," kata Sugiono dalam keterangannya, Rabu (2/3).
Kedua, Gerindra akan tetap menjaga dan merawat demokrasi sebagai sistem politik yang sudah dipilih bangsa Indonesia. Sugiono menegaskan, pemilu secara periodik merupakan salah satu perwujudan negara demokrasi.
"Sebagai bangsa, kita sudah memilih demokrasi sebagai sistem politik kita. Salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut adalah dilangsungkannya pemilihan umum secara tetap dan periodik," tegas dia.
Baca Juga
Cak Imin Pasrah Jika Istana Tidak Respon Usulan Penundaan Pemilu
Kemudian, lanjut anggota Komisi I DPR RI ini, secara umum, rakyat masih menginginkan agar pemilu diselenggarakan sesuai waktu yang telah ditetapkan di tahun 2024.
Sementara Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu juga sudah menyepakati dan memutuskan bahwa pemungutan suara dilakukan pada 14 Februari 2024.
"Hal-hal tersebut, menurut saya merupakan alasan-alasan mengapa kami tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut," ujarnya.
Namun, Sugiono mengatakan, pada waktunya Ketua Dewan Pembina yang sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto akan menyampaikan sikap resmi partai. Pasalnya, wacana ini masih di luar jalur resmi di eksekutif maupun legislatif.
"Isu ini juga masih merupakan isu yang beredar di luar jalur formal baik di eksekutif maupun legislatif," tutup Sugiono. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Pramono Bakal Tindak Bendera Partai yang Ganggu Keindahan Kota, Pasukan Oranye Jadi Andalan
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Pegang SK Menkum, PPP Kubu Mardiono Ajak Agus Suparmanto Cs Gabung
Kata Menteri Hukum Soal Klaim 2 Ketum PPP Merasa Menang di Muktamar
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART