Petinggi Parpol Ramai-ramai Tolak Penundaan Pemilu 2024


Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab (UEA). (Foto: Istimewa)
MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disuarakan sejumlah petinggi partai politik. Mereka mengungkapkan berbagai macama alasan agar Pemilu ditunda.
Namun, tidak semua para pimpinan parpol setuju dengan ide tersebut. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia menegaskan akan tetap menghormati konstitusi.
Baca Juga
"Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita, serta merawat demokrasi kita yang sehat," kata Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Rabu (2/3).
Terkait dengan wacana penundaan pemilu 2024. Pak @prabowo menghormati konstitusi kita dan Proses Demokrasi yang sehat serta terus menjaga silaturahim dengan pimpinan partai politik lainnya" ????????????????????
— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) March 1, 2022
Dalam konstitusi RI, UUD 1945, dinyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Dahnil mengatakan Prabowo yang juga Menteri Pertahanan itu ingin menjaga demokrasi sehat di Indonesia. Prabowo yang dikenal tiga kali ikut Pilpres ini juga terus menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh politik.
"Pak Prabowo juga terus komunikasi dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh politik lainnya, baik dari partai politik maupun tokoh-tokoh lainnya," ujarnya.
Baca Juga
Cak Imin Pasrah Jika Istana Tidak Respon Usulan Penundaan Pemilu
Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyatakan partainya memegang teguh aturan bernegara merujuk pada konstitusi.
Paloh mengemukakan, Partai Nasdem tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi. Karena itu, Nasdem menolak pengunduran pemilu.
"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka NasDem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," kata Paloh dalam siaran pers.
Sikap Gerindra dan Nasdem itu menambah jumlah partai politik yang menolak penundaan pemilu setelah sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan mengambil sikap yang sama.
Seperti diketahui Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Usul ini disetujui Ketum PAN Zulkifli Hasan. (Knu)
Baca Juga
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Jubir Presiden Pastikan Surpres Prabowo Tentang Pergantian Kapolri Hoaks

Prabowo Langsung ke Bali dari Abu Dhabi, Dengarkan Curhat Korban Banjir

Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo

Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Prabowo Undang Tokoh Gerakan Nurani Bangsa ke Istana, Romo Magnis Datang Nyaris Telat
