Penindakan Korupsi di Indonesia Harus Bisa Kembalikan Kerugian Negara

MerahPutih.com - Pemberantasan korupsi di Indonesia diharapkan bukan semata-mata fokus memenjarakan terpidana kejahatan tersebut.

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan bahwa penindakan korupsi juga harus bisa mengembalikan kerugian keuangan negara atas praktik kejahatan.

“Proses penindakan hukum terhadap pelaku tindak korupsi harus berjalan beriringan antara upaya pemenjaraan dan pengembalian kerugian keuangan negara, bukan hanya salah satu saja,” kata Arsul di Jakarta, Rabu (5/4).

Baca Juga:

KPK Ingatkan Ongkos Politik Mahal Jangan Jadi Pemicu Korupsi

Menurut Arsul, perlu ada revisi terhadap UU Tindak Pidana Korupsi agar undang-undang tersebut lebih sesuai dengan Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC) tahun 2003.

Apalagi, Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi tersebut, sehingga UU Tipikor yang sekarang berlaku perlu disesuaikan dengan UNCAC.

Sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial, menurut Arsul harus diartikulasikan ke seluruh aspek kehidupan. Ia mencontohkan pengartikulasian tersebut dapat dilakukan melalui rasio pajak dan transparansi.

“Salah satu bentuk artikulasi sila keadilan adalah transparansi yang semakin jelas terhadap mekanisme penganggaran, tidak ditutupi atau malah dikaburkan,” katanya, seperti dikutip Antara.

Baca Juga:

KPK Periksa Manager Pertamina Terkait Kasus Korupsi LNG

Pernyataan itu disampaikan Arsul Sani saat menjadi narasumber pada diskusi Empat Pilar, Kerja sama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI.

Acara tersebut berlangsung di Media Center MPR/DPR, Rabu (5/4). Tema yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah, "Polemik Rp 349 T, Peran Legislator Ungkap Keadilan Sosial Demi Selamatkan Pajak Negara".

Sebelumnya, anggota MPR Kamrussamad menekankan akhir dari skandal Rp 349 triliun yang menyeret Kementerian Keuangan harus mendukung perbaikan tata kelola pemerintah.

“Selama ini, kita mengakui reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik. Tetapi, karena kasus ini, kemungkinan masih akan melahirkan tersangka baru, bisa dikatakan bahwa sebenarnya reformasi perpajakan belum selesai. Terbukti masih ada kegagalan yang harus dievaluasi,” kata Kamrussamad. (*)

Baca Juga:

Periksa Plh Dirjen Minerba, KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Tukin ESDM