Pengusutan Kasus Pemadaman Listrik Massal Mengarah ke Kejahatan Cyber Crime

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 15 Agustus 2019
Pengusutan Kasus Pemadaman Listrik Massal Mengarah ke Kejahatan Cyber Crime

Ilustrasi (pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus pemadaman listrik massal di Jabodetabek beberapa waktu lalu, kini memasuki babak baru. Dugaan adanya serangan siber kepada instalasi listrik PLN kemungkinan bisa terjadi.

Kabareskrim Polri Komjen Idham Aziz memerintahkan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyelidiki ketika 'blackout' itu terjadi.

Baca Juga: Sempat Menyala Minggu Malam, Sebagian Jakarta Mati Listrik Lagi

"Saya bilang sama beliau dan jajaran, tolong dilidik apakah ini hanya blackout biasa di Jakarta atau ada hubungannya dengan kejahatan siber," kata Idham kepada wartawan, Kamis (15/8).

Pemadaman Listrik
Ilustrasi. (Ist)

Idham mengingatkan, serangan siber kini digunakan banyak pelaku kejahatan. Seperti pidana terorisme, penipuan, narkoba, juga menggunakan siber. Nah, tidak menutup kemungkinan mati listrik massal itu juga mengarah ke sana.

Menurut Idham, kasus seperti itu telah terjadi di beberapa negara di dunia seperti Caracas (Venezuela) dan New York, Amerika Serikat. "Bisa terjadi sangat mungkin kita di Indonesia terjadi," kata Idham.

Sampai saat ini tim Bareskrim Polri masih menuntaskan penyelidikan di 125 jaringan. Tim tersebut akan memberikan hasil penyelidikan kepada masyarakat.

Baca Juga: Deretan Komentar Kocak Warganet Terkait Mati Lampu, Dijamin Ngakak!

Sebelumnya dalam pemeriksaan tim Bareskrim ke Sutet Ungaran yang menjadi sumber kerusakan jaringan ditemukan adanya lompatan aliran listrik. Namun polisi menyebut tidak menutup kemungkinan adanya sabotase atas kejadian itu.

Beberapa waktu lalu, aliran listrik PLN terputus total di Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa pada Minggu, 4 Agustus kemarin. PLN menyatakan, matinya listrik disebabkan gangguan pada sirkuit pertama di Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Ungaran, Jawa Tengah pada pukul 11.45 WIB.

Gangguan itu kemudian merembet ke sirkuit kedua. Akibatnya, pada pukul 11.48 WIB, jaringan SUTP Depok-Tasik juga terimbas dan mengalami gangguan. Sejauh ini polisi telah memintai keterangan sejumlah saksi. (Knu)

Baca Juga: Saking Geramnya, Jokowi Sampai Salah Sebut Data Tahun Mati Lampu Terparah

#PLN #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Norwegia Bakal Beli Karbon Indonesia, Nilainya USD 20 Sampai 40 Per Ton Emisi
kontrak ini memungkinkan Norwegia untuk melakukan pendanaan pada proyek-proyek yang dapat menurunkan emisi karbon di Indonesia, termasuk proyek PLTS terapung.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Norwegia Bakal Beli Karbon Indonesia, Nilainya USD 20 Sampai 40 Per Ton Emisi
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Bagikan